Infografis
Suara.com - Politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, menanggapi atas beredarnya video Calon Presiden nomer urut 02 Prabowo Subianto yang sempat salah menyebut sila Pancasila keempat. Ferdinan menilai, yang terpenting ialah amalan dari Pancasila bukan hafalannya.
Ferdinand Hutahaean melalui akun Twitter milik pribadinya @Ferdinand_Haean yang diunggah pada Sabtu (10/11) menanggapi dan membela Prabowo yang sempat salah menyebut sila keempat Pancasila. Menurutnya yang terpenting menurutnya ialah amalan, dia menilai Pancasila bukanlah meyoal hafalan melainkan pengamalan.
"@Ferdinand_Haean Yg penting itu, AMALAN Pancasila nya, bukan hafalannya.! Krn Pancasila itu bkn soal hafalan tp pengamalan." tulis Ferdinanad lewat akun Twitternya @Ferdinand_Haean pada Sabtu (10/11/2018).
Berkenaan dengan itu, Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat tersebut menuturkan bahwasannya yang berbahaya justru mereka yang mengaku hafal Pancasila, namun kebijakan yang diambil tidak mencerminakan nilai-nilai yang dianut dalam dasar negara tersebut.
Baca Juga: Yusril Ihza Mahendara Ragukan Prabowo, Fadli Zon Berkomentar
"Yg berbahaya itu ngaku hafal Pancasila, tp kebijakannya tdk Pancasilais." lanjut Ferdinand.
Untuk diketahui, belakang ini beredar video Calon Presiden nomer urut 02 Prabowo Subianto yang sempat salah menyebut Pancasila keempat. Kejadian tersebut diketahui saat Prabowo menghadiri peresmian Kopasandi dengan para ulama Alumni 212 di GOR Soemantri Brodjonegoro, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (4/11).
Adapun ucapan Prabowo yang sempat salah menyebut sila keempat saat membacakan Pancasila dalam video tersebut yakni;
"Saya mau katakan, saya sudah pertaruhkan nyawa saya untuk pancasila,NKRI. Jangan hanya teriak-teriak, buktikan bahwa pancasila itu 5 silanya, iya kan?
Ketuhanan yang Maha Esa
Baca Juga: Klaim Ikut Bentuk PBB, Fadli Zon: Yusril Lupa Jasa Prabowo
Kemanusiaan yang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia
Kemanusian yang...yang apa... Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan."
