Infografis
Suara.com - Anggota Majelis Syuro DPP PKS Triwisaksana menolak keras adanya fit and proper test bagi para kandidat wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta, pasalnya, pengujian itu tidak tepat dilakukan terhadap cawagub.
Pria yang kerap disapa Sani itu mengatakan, dengan adanya tes itu maka mengisyaratkan bahwa PKS tidak memiliki kemampuan yang mumpuni untuk menjadi kandidat wagub. Sehingga, seharusnya fit and proper test tidak seharusnya dilakukan.
"Kalau pendapat saya pribadi itu tidak perlu dilakukan. Karena itu ada anggapan bahwa cawagub tidak proper tidak capable," kata Sani saat ditemui di Kantor DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (7/11/2018).
Sani berpendapat, fit and proper test dilakukan jika yang akan dipilih adalah Dirut BUMD atau kepala dinas. Menurut Sani, tidak ada kepala daerah dimanapun yang dites seperti itu sebelum menduduki jabatan sebagai kepala daerah.
Baca Juga: Kata Maaf Tampang Boyolali Prabowo di Mata Sekjen PDI Perjuangan
"Ini artinya calon yang diajukan PKS dianggap tidak proper, tidak capable sehingga harus ada fiit and proper tes dulu. Mana ada kepala daerah di tempat lain ditest dulu?" Protes Sani.
Sani pun mengusulkan, seharusnya fit and proper test itu ditiadakan. Kandidat wagub dari PKS sebaiknya diperkenalkan secara langsung ke Partai Gerindra, bukan justru dites.
"Seharusnya diperkenalkan PKS ke Gerindra lalu diajukan ke DPRD. Gerindra hanya diskusi aja, bukan tes. Tolak ukur lulus tes apa? harus disusun lagi disepakati lagi," pungkasnya.
Sebelumnya, Partai Gerindra sepakat menyerahkan kursi wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta kepada PKS, nantinya kandidat dari PKS harus menjalani fit and proper test terlebih dahulu sebelum diajukan dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Baca Juga: CLS Knights Indonesia Pasang Target Lolos Playoffs ABL 2018-2019
