Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memenuhi janji kampanye dengan meluncurkan program rumah DP 0 rupiah pada Jumat (12/10/2018). Namun, salah satu syarat yang mewajibkan pendaftar memiliki penghasilan di atas Rp 4 juta per bulan dinilai cukup memberatkan warga.
Salah seorang warga Grogol, Jakarta Barat, yakni Aziz (43) mengaku cukup kesulitan dengan adanya syarat yang dibebankan bagi pendaftar itu. Menurut Aziz, janji kampanye Anies memang telah terwujud tetapi tak cukup memudahkan warga untuk bisa memiliki rumah sendiri di DKI Jakarta.
Aziz hanyalah seorang pekerja di salah satu yayasan swasta. Gajinya yang hanya menyesuaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sempat membuatnya ragu untuk mendaftar program rumah DP 0 rupiah.
"Syarat UMP itu sangat menyulitkan. Nanti saya mau tanya apakah bisa UMP digabung sama istri supaya bisa daftar," ujar Aziz kepada Suara.com saat ditemui di loket pendaftaran rumah DP 0 rupiah di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Selasa (6/11/2018).
Baca Juga: Bima Sakti akan Umumkan Kapten Timnas Indonesia di Singapura
Aziz mengaku, sang istri merupakan guru di salah satu SMK di Jakarta Barat. Meski statusnya masih menjadi guru honorer, ia berharap gajinya ditambah dengan sang istri agar mampu untuk membayar cicilan rusunami dan menghidupi keempat anaknya yang masih sekolah.
Tak ada cara lain yang bisa ia lakukan. Sejak lahir hingga telah memiliki anak, Aziz hidup menumpang di kediaman orang tuanya. Keinginan untuk bisa memiliki rumah begitu besar agar tidak lagi menyusahkan keluarganya.
"Biaya di Jakarta kan tinggi. Kalau diizinkan ya pakai UMP digabung sama istri, sudah saya perhitungkan Insyaallah cukup. Apapun diusahakan supaya bisa punya rumah sendiri," tutur Aziz.
Hal senada pun diungkapkan oleh Sudaryoko. Petugas kebersihan di lingkungan Kantor Pemerintahan Jakarta Barat itu mengakui syarat untuk bisa memiliki rumah sendiri cukup memberatkan. Ia hanya bisa gigit jari saat melihat antrean warga mendaftar program DP 0 rupiah.
"Ya syaratnya itu sih, memang enggak pakai DP (down payment) tapi syaratnya menyulitkan warga kecil," keluh Sudaryoko.
Baca Juga: Penuhi Panggilan KPK, Eks Petinggi MA Pilih Bungkam
