Infografis
Suara.com - Kementerian Sosial mendapat predikat "cukup informatif" dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Penghargaan "Keterbukaan Informasi Badan Publik 2018" ini diberikan, setelah melakukan monitoring dan evaluasi melalui kuesioner terhadap 460 badan publik.
Mewakili Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Akifah Elansary menerima piagam penghargaan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, yang diserahkan oleh Ketua KIP, Gede Narayana.
Inilah penghargaan pertama bidang keterbukaan informasi yang diterima Kemensos.
"Penghargaan ini merupakan buah kerja keras bersama semua unsur di Kementerian Sosial. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait yang telah berkontribusi, terutama staf di Biro Humas yang mengelola pelayanan informasi publik dan penyediaan informasi publik," kata Akifah, usai menerima penghargaan, Jakarta, Senin (5/11/2018).
Baca Juga: Kemensos Percepat Rehabilitasi Anak Korban Gempa Lombok
Akifah berharap, penghargaan ini akan memacu semangat pegawai Kementerian Sosial untuk terus meningkatkan pelayanan kepada publik.
"Layanan informasi publik yang prima akan menjamin setiap warga negara mendapat hak azasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya," katanya.
Menurut Akifah, pemenuhan hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, merupakan amanat dari pasal 28F UUD 1945.
Mengutip siaran pers KIP, tahun ini, KIP melakukan monitoring dan evaluasi kepada 460 badan publik melalui kuesioner dengan indikator, sebagai berikut:
1. Pengembangan website yang terkait dengan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi); dan
2. Pengumuman Informasi Publik, sehingga informasi publik dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat;
Kementerian Sosial menerima penghargaan predikat "cukup informatif" bersama dengan tujuh kementerian lain. Menurut KIP, sejalan dengan keterbukaan informasi, informasi menjadi energi yang mampu mengakselerasi proses pencerdasan bangsa dan menorehkan berbagai perubahan yang tidak terbayangkan sebelumnya.
Baca Juga: Gandeng Finlandia, Kemensos Berdayakan Anak Miskin di Sunter
"Visi besar pengembangan keterbukaan informasi adalah mewujudkan masyarakat informasi yang maju, cerdas, dan berkepribadian Pancasila, serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih, transparan dan akuntabel," demikian siaran pers KIP.
