Infografis
Melalui kajian tersebut, paparnya, akan menghasilkan data kajian kebutuhan dana rekonstruksi pascabencana yang kemudian hasilnya menjadi rekomendasi pemerintah daerah untuk diusulkan kepada pemerintah pusat untuk selanjutnya dilakukan renovasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.
Meski begitu, Presly mengakui belum bisa merinci berapa banyak fasilitas umum maupun sosial yang rusak.
Sebabnya, data mereka belum valid dan masih dalam proses pendataan dan pengkajian. Untuk sementara data rumah rusak berat dan hilang sekitar 800-an.
"Kami upayakan pendataan kerusakan fasilitas umum dan sosial serta fasilitas lainnya secepatnya rampung sehingga proses rekonstruksinya pun bisa segera dilakukan," katanya.
Baca Juga: Pemerintahan Jokowi Egois? Cucu Pendiri NU Jadi Jubir Prabowo
Presly juga menguraikan bahwa saat ini telah memasuki masa transisi darurat menuju pemulihan dan rekonstruksi penanggulangan bencana, dan pemerintah sudah menyediakan tenda-tenda bantuan dari berbagai pihak hingga pembangunan hunian sementara untuk menjamin kehidupan korban.
Berdasarkan kebutuhan hunian, sebutnya, pemerintah harus menyediakan hunian sementara paling tidak 7.500 unit, yang akan disebar pada 29 titik. Saat ini terealisasi baru ratusan hunian oleh Kementerian PUPR, Kementerian BUMN dan berbagai pihak lainnya.
"Penyediaan huntara sebagai bentuk jaminan pemerintah terhadap masyarakat dan kami optimistis para pengungsi Palu sumuanya bisa menempati hunian yang disediakan sambil menunggu pembangunan hunian tetap," katanya.
Baca Juga: PSSI Wajib Lunasi Hutang La Nyalla, Ini Komentar Joko Driyono
