Infografis
Suara.com - Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) tentang produksi beras masih menjadi sorotan banyak pihak. Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir, menilai, produksi beras 2018 masih parsial, karena tidak memasukkan data dari tahun-tahun sebelumnya.
"BPS cuma rilis data beras tahun 2018, bahwa kita surplus 2,85 juta ton. Tapi tahun-tahun sebelumnya, mereka tidak pernah rilis data yang menggunakan metode KSA (kerangka sampel area). Data beras tahun 2018 itu tidak bisa berdiri sendiri, harus ada data pendukung dari tahun sebelumnya untuk memastikan kondisi stok beras saat ini," jarnya saat dimintai keterangan, Jakarta, Rabu (31/10/2018).
Winarno menyebut, karena tahun-tahun sebelumnya BPS tidak merilis data beras, maka pihaknya merujuk kepada data survei yang dilakukan Succofindo. Pada Juni 2017, Succofindo merilis, 15 juta kepala keluarga petani memiliki stok beras sebanyak 5,6 juta ton. Dengan ditambah stok yang ada di masyarakat, maka total ada 8,1 juta ton.
"Jika kita menggunakan data hasil survei Succofindo untuk ditambahkan ke produksi surplus 2,85 juta, maka total kita memiliki sekitar 9,1 juta ton beras. Sebetulnya data ini tidak berbeda jauh dengan data yang dirilis BPS bersama Kementan sebelumnya," ungkapnya.
Baca Juga: Kementan: Ekspor Telur Tetas dan Daging Ayam Olahan Meningkat
Winarno memastikan, pihaknya tidak akan memperdebatkan data BPS. Tapi jika data yang dirilis BPS tidak komprehensif, ia khawatior, data BPS bisa menciderai petani.
"Okelah kita menerima semuanya. BPS memang dilindungi undang-undang, tapi petani saat ini, posisinya diinjak dan dicekik," tandasnya.
Bulog, menurut Winarno, kesulitan menyerap gabah karena pemerintah masih menggunakan harga pembelian pemerintah (HPP) yang diatur oleh Inpres Nomor 5 Tahun 2015. Meskipun Kementerian Pertanian sudah memberikan fleksibilitas 10 persen, Winarno menilai, itu belum cukup untuk menutupi biaya produksi petani.
"Bulog menggunakan instrumen itu untuk menyerap gabah. Ya, akhirnya kesulitan untuk dapat barang. Akhirnya, harga jadi mahal dan barang tidak ada di gudang Bulog, lalu pemerintah menyebutkan harus impor. Padahal barang itu sebetulnya ada," keluh Winarno.
Untuk itu, Winarno berharap, BPS lebih bijak dalam merilis data. Jika data yang dirilis BPS dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk mendorong terjadinya impor beras, maka petani akan sangat terluka.
Baca Juga: Kementan Manfaatkan Varietas Lokal Demi Lumbung Pangan Dunia 2045
"Kalau dilakukan impor lagi, petani bisa marah. Petani saat ini tercekik. Mari kita jangan buat marah petani," pintanya.
