Infografis
Suara.com - Wali Kota Kendari 2012-2017 Asrun dan anaknya yang merupakan Wali Kota Kendari 2017-2022 Adriatma Dwi Putra divonis 5,5 tahun penjara ditambah denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan karena dinilai terbukti menerima suap Rp 6,8 miliar dari pengusaha Hasmun Hamzah.
"Mengadili, menyatakan terdakwa I Adriatma Dwi Putra dan terdakwa II Asrun telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dan untuk terdakwa II Asrun melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut".
"Menjatuhkan hukuman pidana selama 5 tahun dan 6 bulan ditambah denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan," kata ketua majelis hakim Hariono dalam sidang pembacaan vonis di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (31/10/2018).
Vonis itu lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang menuntut agar Adriatma dan Asrun divonis 8 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subisder 6 bulan.
Baca Juga: RS Polri Terima 56 Kantong Jenazah Korban Lion Air Jatuh
Hakim juga mengabulkan permintaan JPU untuk mencabut hak politik Adriatma dan Asrun meski masih di bawah tuntutan JPU KPK yang meminta agar Adriatma dan Asrun dicabut hak politiknya selama 3 tahun penjara setelah menjalani hukuman.
"Mencabut hak terdakwa I Adriatma dan terdakwa II Asrun dalam jabatan publik masing-masing selama 2 tahun dihitung sejak terdakwa selesai jalani pidana pokok," tambah hakim Hariono seperti dilansir Antara.
Vonis tersebut berdasarkan dakwaan pertama pasal 12 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Dalam perkara ini Adriatma dan Asrun dinilai terbukti menerima suap sebesar Rp 6,8 miliar yang diberikan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah sebesar Rp 2,8 miliar meski yang ditemukan penyidik KPK hanya Rp 2,798 miliar.
Uang itu diterima Adriatma karena memenangkan perusahaan Hasmun dalam lelang pekerjaan pembangunan Jalan Bungkutoko-Kendara New Port tahun 2018-2020, serta mempermudah pelaksanaan pekerjaan proyek yang dilaksanakan PT Sarana Bangun Nusantara (SBN) yang dimiliki oleh Hasmun Hamzah.
Baca Juga: Basarnas Evakuasi 8 Jenazah Terpendam Korban Gempa Palu
Pada Februari 2018, Adriatma mengundang pemilik PT SBN Hasmun Hamzah datang ke rumah jabatan wali kota dan meminta Hasmum membantu biaya kampanye Asrun sebesar Rp 2,8 miliar, dan disanggupi untuk diserahkan pada 26 Februari 2018 karena Hasmun mendapat proyek tahun jamak pembangunan jalan Bungkutoko-Kendari New Port sebesar Rp 60,168 miliar.
Hasmun lalu memerintahkan "account officer" Bank Mega Kendari pada 19 Februari 2018 untuk menarik uang sebesar Rp 1,5 miliar dalam pecahan Rp 50 ribu yang baru dengan tujuan supaya lebih ringkas dan orang-orang yang akan menerima uang dalam acara kampanye Asrun senang.
Hasmun kemudian meminta karyawannya di PT SBN Rini Erawati Sila untuk menarik uang kas sebesar Rp 1,3 miliar sehingga total seluruhnya Rp 2,8 miliar.
Uang Rp 1,5 miliar dari bank Mega lalu diambil oleh Rini Erawati dan Hidayat pada 26 Februari 2018 dan dibawa ke rumah sekaligus kantor Hasmun di Kendari. Selanjutnya uang digabung dengan uang yang berasal dari brankas PT SBN sebenar Rp 1,3 miliar yang dibawa ke kamar orang tua Hasmun dan digabungkan dalam kardus sehingga totalnya Rp 2,8 miliar.
Beberapa hari kemudian uang itu diserahkan kepada penyidik KPK dalam kardus berwarna cokelat dengan tulisan 'Paseo' dan dihitung dengan mesin penghitung uang jumlah seluruhnya Rp 2,798 miliar.
Sedangkan pemberian suap tahap kedua adalah sebesar Rp 4 miliar yang ditujukan agar Asrun memenangkan PT SBN dalam lelang pembangunan kantor DPRD Kendari tahun anggaran 2014-2017 dan pembangunan Tambat Labuh Zona III Taman Wisata Teluk Ujung Kendari Beach tahun anggaran 2014-2017.
Fatmawaty menawarkan kepada Hasmun untuk mengerjakan 2 proyek tahun jamak 2014-2017 yaitu pembangunan gedung DPRD Kendari (Rp 49,288 miliar) dan Tambat Labuh Zona III Kendari (Rp 19,933 miliar). PT SBN pun ikut dan memenangkan kedua proyek itu.
Pada Juni 2017, Farmawaty mendatangi rumah Hasmun dan meminta "commitment fee" sebesar 7 persen dari dua proyek tersebut.
Pemberian uang dilakukan dua kali yaitu pada 15 Juni 2017 sebesar Rp 2 miliar secara tunai yang diserahkan kepada Fatmawaty Faqih di kamar Hotel Marcopolo dan pada 30 Agustus diserahkan langsung oleh Hasmun kepada Fatmawaty di rumahnya.
Selain Asrun dan Adriatma, KPK juga menuntut Fatmawaty Faqih dengan pidana penjara selama 7 tahun ditambah denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.
Terkait perkara ini, pemilik PT SBN Hasmun Hamzah sudah divonis 2 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. Pendukung Wali Kota Kendari 2012-2017 Asrun dan anaknya yang merupakan Wali Kota Kendari 2017-2022 Adriatma Dwi Putra memenuhi ruang sidang pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu.
