Infografis
Suara.com - Komisi V DPR RI mempertanyakan soal anggaran pembinaan dan pengawasan untuk Kementerian Perhubungan. Ketua Komisi V Fary Djemi Francis mengatakan, pihaknya masih menemukan banyak kesalahan yang terjadi, khususnya pada transportasi udara.
Hal ini akan disampaikan Komisi V DPR dalam rapat pembahasan RAPBN 2019 dengan Kementerian Perhubungan di Ruang Rapat Komisi V, Kompleks Parlemen, Selasa (30/10/2018). Dalam kesempatan tersebut, Komisi V mempertanyakan detail permintaan dana anggaran untuk pembinaan dan pengawasan kelaikan transportasi udara sebesar Rp 130,6 miliar.
"Kita akan dalami lagi kita mau tanyakan yang Rp 130,6 miliar ini dibutuhkan untuk apa? ini bukan dana yang sedikit, ini kan bukan hanya kelayakan, tapi juga pelayanaan, safety dan security," kata Fary.
Menurut Fery, Komisi V menyetujui anggaran Rp 130,6 miliar untuk pembinaan dan pengawasan. Namun, banyak masyarakat yang mengeluhkan pelayanan yang diberikan oleh maskapai penerbangan.
Baca Juga: MK Tolak Uji Materi UU Terorisme
Kini dunia penerbangan tanah air tengah berduka setelah Pesawat Lion Air JT-610 rute penerbangan Jakarta - Pangkal Pinang jatuh di perairan Tajung Karawang pada Senin (29/10/2018) pagi.
"Mana nih fungsi pengawasannya perhubungan melakukan itu. (Kecelakaan) terjadi terus begitu saja, di mana fungsi pengawasan dari pada dana yang kita setujui Rp 130,6 miliar ini?, sementara keluhan-keluhan dari masyarakat itu sering berulang," ujarnya.
Meski demikian, Fary belum dapat memastikan apabila dalam rapat tersebut akan dibahas juga terkait dengan kecelakaan Pesawat Lion Air JT-610. Sejauh ini Fary menyebut rapat hanya akan membahas terkait dengan anggaran 2019 yang akan disahkan.
"Kita belum bahas berkaitan dengan masalah dan akibat daripada musibah Lion Air. Karena itu kita masih menunggu KNKT, tapi yang berkaitan dengan anggaran dulu ini," pungkasnya.
Baca Juga: Basarnas: Masih Banyak Korban Terjebak di Badan Lion Air
