Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi - Maruf Amin, Johny G Plate menyatakan penggratisan Tol Suramadu yang menghubungkan Surabaya dan Madura sudah sepersetujuan DPR. Menurut anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem itu, Presiden Jokowi membuat kebijakan penggratisan Tol Suramadu memenuhi aspirasi masyarakat.
Kebijakan itu diambil berdasarkan sejumlah kajian, bukan sembarangan memutuskan.
"Kebijakan ini sudah disetujui oleh pemerintah. DPR juga menyetujui, artinya kalau DPR menyetujui itu enggak cuma partai pendukung, tapi juga opponen," katanya di Surabaya, Minggu (28/10/2018).
Sebelumnya, Widodo menyatakan pembebasan tarif Jembatan Suramadu bukan urusan politik, melainkan urusan ekonomi, kesejahteraan, dan keadilan.
Baca Juga: Ini Harapan Jokowi Setelah Tol Suramadu Digratiskan
"Kalau mau urusan politik, ya, entar saya gratiskan pada bulan Maret aja tahun depan. Jangan apa-apa dikaitkan dengan politik. Ini urusan ekonomi, ini urusan investasi, ini urusan kesejahteraan, ini urusan rasa keadilan," kata Presisen Jokowi usai peresmian Jembatan Tol Suramadu menjadi jembatan nontol di jembatan yang menghubungkan Jawa dan Madura itu, Sabtu kemarin.
Kepala Negara menjelaskan bahwa pada tahun 2015 sudah digratiskan untuk sepeda motor, kemudian pada tahun 2016 tarif untuk kendaraan roda empat dan lebih sudah dipotong 50 persen. Akan tetapi, belum ada dampak pada perekonomian Madura.
"Dampaknya kita lihat di lapangan, kalkulasi kami belum memberikan dampak yang signifikan. Kemudian ada masukan-masukan lagi agar dijadikan nontol," katanya.
Setelah dihitung berapa pemasukan untuk setahun jalan tol itu, ternyata tidak banyak dan jembatan itu dibangun dengan dana dari APBN.
"Oleh karena itu, kita putuskan digratiskan dengan harapan ketimpangan kemiskinan yang angka-angkanya kita lihat jauh dengan daerah di Jawa Timur yang lain akan berkurang," katanya.
Baca Juga: Ke Rumah Istri Gus Dur, Jokowi Dapat Keluhan Tarif Tol Suramadu
Ia mengakui bahwa Gubernur Jatim sudah bekerja keras untuk Madura. Demikian juga dengan para bupati sudah bekerja keras untuk Madura.
"Akan tetapi, dampaknya belum signifikan. Kita ingin sektor turisme, sektor properti, investasi, bisa betul-betul bergerak di Madura. Terbuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya," katanya.
Ia mencontohkan ada investor berniat mengembangkan tebu di daerah Madura. Pernah ada investasi untuk penanaman tebu di Madura, dan sudah dimulai. Namun, karena biaya logistik, biaya transportasi mahal, mereka batal melakukan investasi.
Menurut Presiden, negara tidak berhitung untung atau rugi, tetapi negara berhitung yang berkaitan dengan keadilan sosial, yang berkaitan dengan rasa keadilan, kesejahteraan itu yang dihitung.
"Jangan bawa hitung-hitungan selalu untung dan rugi. Negara tidak akan menghitung untung dan rugi, ini semuanya makro, keuntungannya dan 'benefit'-nya ada di masyarakat," tegasnya.
Mengenai biaya pemeliharaan, Presiden mengatakan bahwa informasi dari Kementerian PUPR, pemasukan dari jembatan tol itu sekitar Rp 120 miliar per tahun dan biaya pemeliharaan sekitar 7 sampai 10 persen dari jumlah pemasukan itu.
"APBN masih mampulah kalau segitu," katanya. (Antara)
