Infografis
Suara.com - KPK akan memeriksa mantan sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, Senin (29/10/2018) besok. KPK juga akan memeriksa istri Nurhadi, Tin Zuraida.
Pemeriksaan itu terkait kasus dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait pengurusan perkara di Pengadilan Jakarta Pusat terkait permohonan bantuan pengajuan Peninjauan Kembali di PN Jakpus.
"KPK merencanakan pemeriksaan terhadap Nurhadi dan Tin Zuraida untuk tersangka ESI (Eddy Sindoro) pada Senin (29/10)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Minggu.
Nurhadi dan Tin sebelumnya sudah pernah diperiksa dalam perkara yang sama untuk tersangka lainnya yaitu pada 24 dan 30 Mei serta 3 Juni 2016. Sedangkan Tin Zuraida yang merupakan mantan kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA sudah pernah diperiksa pada 1 Juni 2016.
Baca Juga: Demi ISIS di Marawi, Terduga Teroris Nurhadi Titipkan Anak Istri
Sepanjang 2004-2009, rata-rata arus di salah satu rekening Tin Zuraida mencapai Rp1 miliar-Rp2 miliar setiap bulan. Sementara pada periode 2010-2011, ada belasan kali uang masuk ke rekening Tin dengan nilai Rp500 juta.
Nurhadi juga terdeteksi pernah memindahkan uang Rp1 miliar ke rekening istrinya. Selanjutnya pada 2010-2013, Tin pernah menerima setoran tunai Rp6 miliar.
"Kami imbau agar saksi-saksi datang memenuhi panggilan sebagai kewajiban hukum," tambah Febri.
KPK sendiri sudah menahan Eddy Sindoro pada 12 Oktober 2018 setelah ia menyerahkan diri Atase Kepolisian RI di Singapura setelah sebelumnya sejak akhir 2016 hingga 2018 berpindah-pindah di sejumlah negara di antaranya Thailand, Malaysia, Singapura, dan Myanmar.
KPK sudah menetapkan Eddy Sindoro sebagai tersangka sejak November 2016 lalu. Ia disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU tahun 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Baca Juga: Nurhadi Tantang KPK Soal Dana 3 M untuk Turnamen Tenis
Pasal tersebut mengatur tentang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman pidana paling singkat satu tahun dan lama lima tahun ditambah denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.
