Ini Prestasi Capaian KLHK di Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)
Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk mengendalikan karhutla, termasuk rapat koordinasi dan rapat evaluasi di tingkat nasional, pusat, dan daerah. Pada tingkat nasional, arahan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menjelaskan capaian 4 tahun pemerintah, khususnya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kepada media, di Jakarta, Kamis (25/10/2018). (Dok: KLHK)

Terjadi penurunan titik panas atau hotspot sebesar 88,50 persen dibanding pad 2015. Pada tahun tersebut, terdapat 70.971 titik hotspot. Luas indikatif karhutla tercatat menurun sebesar 92,5 persen dibandingkan 2015, yang mencapai 2,6 juta ha. Tahun ini hingga Agustus, luas karhutla sekitar 194.757 ha.

Keberhasilan ini tidak lain berkat corrective action oleh Presiden Joko Widodo. Corrective action pertama adalah kepemimpinan langsung dari presiden, yang diikuti pimpinan tinggi kementerian/lembaga. Kedua, perbaikan dan penguatan instrumen-instrumen dalam pengendalian karhutla, dan ketiga, partisipasi masyarakat berbentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) dan kerja sama berbagai pihak.

Patroli Terpadu juga dilakukan bersama-sama TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, dan dinas terkait. Selain peningkatan sarana dan prasarana, inovasi dalam teknologi pengendalian karhutla terus dikembangkan KLHK, antara lain dengan mengembangkan early warning system, early detection system, dan groundcheck hotspot.

Hal ini sebagai upaya deteksi dini terhadap potensi karhutla, sehingga dapat mencegah dan menekan kejadian karhutla.

Masyarakat juga dapat mengetahui perkembangan kejadian karhutla melalui sistem informasi karhutla berbasis website yang dibangun KLHK, yaitu SiPongi dan layanan SMS Blast Karhutla, yang berisi informasi hotspot di wilayah rawan karhutla.

Baru-baru ini, KLHK juga meluncurkan Sistem Pelaporan Online Pengendalian Karhutla bagi perusahaan.

Capaian 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terkait Pilar IV ini menghadirkan 12 narasumber dari pimpinan kementerian/ lembaga. Mereka adalah Kepala Staf Kepresidenan, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Kemananan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri LHK, Panglima TNI, Wakil Kapolri, Jaksa Agung, dan Kepala Badan Narkotika Nasional.