Infografis
Suara.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan laporan terkait kasus penyebaran kabar bohong alias hoaks yang dilakukan aktivis sosial Ratna Sarumpaet bukan pelanggaran pemilu. Ini dipastikan Bawaslu setelah mengkaji, mempelajari, dan mendapat masukan dari KPU.
Anggota Bawaslu, Ratna Dwi Pettalolo menuturkan hingga saat ini pihaknya tidak menemukan adanya pelanggaran pemilu sebagaimana yang dilaporkan. Dengan demikian, Bawaslu menutup kasus tersebut.
"Setelah kami pelajari barang bukti yang disertakan, kemudian mempelajari isi laporan dari pelapor dan juga mendengarkan keterangan dari KPU, peristiwa itu terbukti tidak ada pelanggaran pemilu," kata Ratna saat dihubungi wartawan, Kamis (25/10/2018).
Lebih lanjut, Ratna mengungkapkan terkait gagalnya proses klarifikasi terhadap Ratna Sarumpaet di Polda Metro Jaya karena yang bersangkut sakit. Meski demikian ia menganggap tidak memengaruhi hasil putusan.
Baca Juga: OTT Bupati Cirebon, KPK Kembali Sita Uang Rp200 Juta
Bawaslu, kata Ratna, sudah mempelajari laporan tersebut sejak awal dan tidak menemukan adanya pelanggaran norma sebagiamana diatur dalam Undang Undang Pemilu Tahun 2017.
"Kalau kita lihat Pasal 280 UU Pemilu itu kan jelas, perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Setelah kami cocokkan dengan larangan-larangan kampanye itu tidak ada yang peristiwa itu yang dilaporkan itu tidak ada yang bisa dikaitkan dengan pelanggaran kampanye," ungkapnya.
Untuk diketahui, sebelumnya ada tiga pelapor terkait penyebaran hoaks Ratna Sarumpaet ke Bawaslu. Pertama, Garda Nasional untuk Rakyat (GNR) yang melaporkan hoaks Ratna sebagai dugaan pelanggaran kampanye hitam.
Kedua, Direktorat Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi – Maruf Amin melaporkan hoaks Ratna, sebagai dugaan pelanggaran komitmen kampanye damai Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandiaga Uno.
Ketiga, Relawan Pro-Jokowi (Projo) melaporkan BPN Prabowo-Sandiaga Uno.
Baca Juga: Susi Semprot Goblok Sandiaga, Timses Prabowo: Ketularan Jokowi
