Infografis
Suara.com - Anggota Dewan Penasehat Persaudaraan Alumni atau PA 212 Eggi Sudjana mengaku heran atas sikap pemerintah yang turut andil atas insiden pembakaran bendera tauhid oleh oknum Banser NU. Bahkan, pemerintah terkesan ikut memunculkan berbagai pemikiran beragam.
Eggi melihat pemerintah seolah-olah menjadi garda terdepan atas ulah anggota Banser saat perayaan Hari Santri Nasional di Garut, Jawa Barat pada Minggu (21/10/2018). Ia bahkan melihat, pemerintah sudah berperan sebagai juru bicara bagi Banser NU.
"Yang bakar bendera Banser, yang sibuk menjelaskan kok pemerintah gitu loh, jadi juru bicaranya kayak pemerintah, masak jadi juru bicara Banser, seperti Wiranto," jelas Eggi di Gedung KK, Kompleks Parlemen, Kamis (25/10/2018).
Eggi mengatakan, bahwa seharusnya pemerintah tidak ikut campur dalam kasus pembakaran bendera berkalimat tauhid tersebut. Terlebih aksi pembakaran itu kini sudah ditangani kepolisian.
Baca Juga: Agen Rahasia Cina Sukses Sadap iPhone Presiden Donald Trump
"Ansor bakar bendera karena Islam, itu kan bukan kapasitas dia, itu urusan Banser sendiri sama Ansor, kenapa Menkopolhukam. Ah, ini orang jadi menilai ini ada apa gitu loh," ujarnya.
Oleh karena itu, Eggi pun melayangkan kritik untuk Wiranto yang menurutnya tidak dalam kapasitas untuk membicarakan soal Banser NU.
"Jadi saya kritik kepada Wiranto, jangan jadi juru bicara Banser dong, anda itu Menkopolhukam, jadi harus betul-betul menjaga keamanan," tuturnya.
Di sisi lain Eggi mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak terpancing emosi dengan adanya aksi pembakaran bendera tauhid tersebut. Pasalnya Eggi menilai aksi tersebut bisa saja sebagai salah satu strategi untuk membuat kerusuhan yang berdampak kepada kelangsungan Pemilu 2019.
"Saya mengingatkan saja, ini bisa satu strategi chaos, kalau sudah chaos, mungkin Pemilu juga nggak perlu ada, karena bisa lahir dekrit, ditunda dan lain sebagainya," pungkasnya.
Baca Juga: Soal Isu Jual Rumah, Laudya Cynthia Bella : Saya Belinya Nyicil
