Infografis
Suara.com - Rentannya Indonesia pada bencana menjadi perhatian Kementerian Pariwisata (Kemenpar). Selama ini, banyak terjadi pemberitaan yang tidak proposional, yang akhirnya merugikan pariwisata Indonesia.
Terkait hal tersebut, Kemenpar menggelar “Focus Group Discussion (FGD) Pencanangan Gerakan Jurnalisme Ramah Pariwisata”, di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Rabu (24/10/2018).
Kegiatan ini adalah hasil kerja bareng Kemenpar, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), dan Cyber Indonesia Network (CIN).
Menurut Menteri Pariwisata, Arief Yahya, media sebagai komponen pentahelix (akademisi, industri, komunitas, pemerintah, dan media) mempunyai peran strategis, khususnya dalam pencitraan.
Baca Juga: Tahun Depan, Festival Tanjung Lesung Dibiayai Kemenpar Rp 1,5 M
Hal ini dilakukan untuk menjaga ekosistem kepariwisataan nasional, sehingga tidak dirugikan. Benchmark-nya adalah pemerintah dan media Thailand. Mereka berintegrasi secara baik untuk menjaga citra negaranya di kancah internasional.
“Pemerintah mereka itu juga committed. Saya kasih contoh, media di sana juga menjaga sekali pemberitaan buruk negaranya. Kalau ada kudeta, mereka cepat sekali kan mengatasinya. Mereka juga sudah paham pentingnya pemberitaan di negaranya itu," kata menpar.
Ia mengajak seluruh media untuk ikut berkolaborasi dengan Kemenpar. Saat ini, media telah menjadi guardian pariwisata Indonesia. Apalagi di era digitalisasi seperti ini, dimana semua informasi bisa didapat dengan mudah.
Menurutnya, itu semua bukan tanpa tantangan. Saat ini, semua sangat bebas dan longgar, bahkan terkadang kebablasan dan bebas nilai. Hampir sebagian besar media mengejar impresi, viewers, pembaca, pendengar, pemirsa, dan customers.
“Arus informasi di tengah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tak dapat dibendung. Setiap orang dengan mudah mendapatkan dan berbagi informasi yang tingkat kebenarannya belum pasti. Informasi hoaks, horor, menakutkan beredar setiap saat, dan memiliki daya rusak yang kuat terhadap ekosistem pariwisata. Ini harus ditangkal dan ini merupakan tugas media sebagai pengawal pariwisata Indonesia. Jika hoaks berlanjut, yang dirugikan adalah kita semua,” katanya.
Baca Juga: Kemenpar Bahas Investasi Pariwisata dalam Rakornas III
Hal itu juga diamini Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho. Tampil sebagai salah satu pembicara, Sutopo mengatakan sudah hafal dengan serangan berita bohong atau hoaks. Menurutnya, biasanya hoaks muncul pasca terjadinya bencana.
