Infografis
Suara.com - Amerika Serikat mencabut visa sejumlah pejabat Arab Saudi yang dicurigai terlibat dalam pembunuhan kolumnis Washington Post Jamal Khashoggi.
Seperti diberitakan Anadolu Agency, Rabu (24/10/2018), Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan, para pejabat ini bekerja untuk kantor-kantor pemerintahan Saudi yang berbeda. Mulai yang bekerja di pengadilan kerajaan, badan intelijen, kementerian luar negeri dan kementerian-kementerian Saudi lainnya. Namun Pompeo tak menjelaskan detail nama-nama mereka karena catatan visa bersifat rahasia.
"Amerika Serikat tidak mentolerir tindakan kejam semacam ini untuk membungkam Pak Khashoggi, seorang jurnalis, melalui kekerasan," kata Pompeo.
Kementerian Luar Negeri AS membenarkan sebanyak 21 tersangka akan dicabut visanya. Tindakan ini merupakan sanksi pertama Washington terhadap Riyadh setelah kematian Khashoggi sedikit demi sedikit terkuak.
Baca Juga: Minat Masyarakat Indonesia Berobat ke Malaysia Semakin Tinggi
Diplomat tinggi tersebut mengatakan, kementeriannya bersama kementerian keuangan sedang mempertimbangkan hukum-hukum AS yang bisa diaplikasikan kepada pelanggar hak asasi yang diduga terlibat dalam kematian Khashoggi.
Empat orang senator mengusulkan penyelidikan atas menghilangnya Khashoggi pada 10 Oktober, di bawah pakta Global Magnitsky Act.
Pemimpin majelis minoritas dan mayoritas di Komite Hubungan Luar Negeri Senat serta para pemimpin subkomite Dana Senat yang bertanggung jawab kepada Kementerian Luar Negeri melayangkan surat kepada Presiden AS Donald Trump.
Dalam surat itu mereka meminta Trump untuk memutuskan apakah menjatuhkan sanksi "kepada warga luar negeri yang bertanggung jawab atas kekerasan terhadap Khashoggi" diperbolehkan.
Trump punya waktu 120 hari sejak surat tersebut dikeluarkan untuk memberikan keputusan.
Baca Juga: Baru Diluncurkan, Ini Harga Nikon Mirrorless Fullframe Z7
"Penalti-penalti ini tidak akan menjadi tindakan terakhir Amerika Serikat soal kasus ini," kata Pompeo. "Kami akan terus mengeksplor tindakan-tindakan tambahan yang bisa dilakukan untuk menuntut mereka yang harus bertanggung jawab."
