Infografis
Suara.com - Gerakan Pemuda Ansor menduga, pengibaran bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid yang disebutnya dipakai oleh organisasi terlarang HTI saat upacara peringatan Hari Santri Nasional di Garut, Jawa Barat, Minggu (21/10) akhir pekan lalu, sudah direncanakan kelompok tak bertanggungjawab.
Keberadaan bendera hitam itu kekinian menjadi polemik, lantaran sejumlah personel Barisan Ansor Serba Guna Nahdlatul Ulama (Banser NU) secara refleks mengambil serta membakarnya.
Sejumlah kelompok menuding, pembakaran bendera tersebut oleh Banser NU adalah bentuk penghinaan.
Katua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas menuturkan, bendera hitam seperti itu tidak hanya dikibarkan saat upacara peringatan Hari Santri Nasional di Garut.
Baca Juga: Jokowi Bocorkan Cara Konkret Buka Pasar Non Tradisional
“Bendera yang sama juga dikibarkan saat upacara Hari Santri Nasional di Kota Tasikmalaya, Sumedang, Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kota Semarang, Yogyakarta, dan Kalimantan Selatan. Dugaan kami, aksi itu adalah tersistematis,” kata Yaqut saat melakukan konferensi pers di Kantor Pimpinan Pusat GP Ansor, Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (24/10/2018).
Meski demikian, Yaqut mengatakan GP Ansor belum menemukan fakta di balik aksi tersebut. GP Ansor masih menginvestigasi dugaan muatan politis untuk menyerang NU melalui pengibaran bendera hitam khas HTI.
"Kami belum menemukan fakta upaya sistematis ini, apakah bertujuan politik karena ini tahun politik, atau hanya semata-mata menyasar NU. Kami sedang menurunkan tim untuk melakukan ivestigasi atas insiden tersebut," ungkapnya.
Sekjen GP Ansor Abdul Rochman mengimbau kepada kadernya maupun Banser NU untuk tidak terprovokasi.
Abdul menegaskan, GP Ansor dan Banser NU lebih baik terus mengupayakan perdamaian antarumat Islam, bangsa dan negara.
Baca Juga: Sandiaga Temukan Tempe Setebal Handphone Jadul di Pasar
"Kami menginstruksikan seluruh kader GP Ansor dan Banser, terutama pada tahun politik ini, tidak mudah terpancing oleh mereka yang suka mempolitisasi segala hal, untuk kepentingan yang bukan kepentingan Indonesia dan bangsa Indonesia," tukasnya.
