Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sangat jauh dari kalimat ‘mencapai prestasi'. Justru yang ditemukan Fadli, pemerintah malah gagal mencapai target-target yang ditetapkan di awal pemerintahan.
Menurut Fadli Zon, kinerja pemerintah berada di bawah rata-rata. Hal tersebut yang kemudian disebut Fadli tidak ada yang mengesankan dalam empat tahun pemerintahan Jokowi.
Pertama, Fadli kemukakan adanya penurunan nilai indeks kebebasan HAM di Indonesia. Pada akhir Oktober 2018, Presiden Jokowi genap empat tahun memerintah. Agar tidak bias dalam menilai, maka salah satu cara mengukur prestasi pemerintah adalah membandingkan antara capaian kerja dengan target awal yang ditetapkan sendiri oleh pemerintah.
Fadli melihat rilis Indeks Demokrasi Dunia Tahun 2017 dari Majalah The Economist. Dalam rilis itu disebutkan peringkat Indonesia merosot tajam 20 puluh peringkat dari penghitungan tahun 2016.
Baca Juga: Kasus Suap Meikarta, KPK Periksa 11 Saksi untuk Billy Sindoro
Penilaian yang dilakukan Majalah The Economist diukur dengan lima variabel yakni proses elektoral dan plurasime, keberfungsian pemerintahan, partisipasi politik, kultur politik dan kebebasan sipil.
Adapun Fadli melihat dari hasil penelitian Freedom House yang mengungkapkan indeks kebebasan HAM dan demokrasi di Indonesia pun mengalami penurunan yang cukup drastis. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan data BPS yang menyebutkan skor demokrasi di Indonesia turun, dari angka 72 menjadi 70.
“Semua itu menunjukkan capaian buruk sekaligus menandai kemunduran dalam kehidupan berdemokrasi kita,” kata Fadli dalam akun Twitter pribadinya @fadlizon yang ditulis pada Selasa (23/10/2018).
Selain itu, Fadli pun menyoroti pencapaian pemerintahan Jokowi dalam pertumbuhan ekonomi. Menurut Fadli, dari awal pemerintahan Jokowi selalu gagal capai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.
Pada 2015, target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN yakni 5,8 persen dan APBN 5,7 persen namun yang terealisasi hanya 4,8 persen. Hal serupa terjadi di 2016 dengan target RPJMN 6,6 persen dan target APBN 5,1 persen, pemerintah hanya mampu mencapai 5,02 persen.
Baca Juga: Komisi VII DPR Setuju Realokasi Anggaran KLHK 2018
Untuk 2017, pencapaian pemerintah pun cukup jauh dari target RPJMNnya yakni 7,1 persen dan target APBN 5,2 persen, pemerintah hanya mampu mencapai 5,07 persen. Pada tahun ini pun dinilai Fadli masih jauh dari target. Dari target RPJMN 7,5 persen dan target APBN 5,4 persen, pemerintah baru mencapai 5,1 persen per September 2018.