Infografis
Suara.com - Tim Kampanye Nasional pasangan calon presiden Joko Widodo dan calon wakil presiden Ma'ruf Amin menyerahkan sepenuhnya kewenangan kepada pemerintah perihal kasus pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid yang diduga dilakukan anggota Banser NU.
Wakil Ketua TKN Johnny G Plate menuturkan pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto sudah memberikan pernyataan terkait kasus tersebut.
"Kalau terkait dengan di Jawa barat (Pembakaran bendera) itu sepenuhnya domain pemerintah dan saya mendengar Menkopolhukam sudah melakukan konferensi pers dan sudah menyampaikan," ujar Johnny dalam jumpa pers di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Selasa (23/10/2018).
Tak hanya itu, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem juga mendukung pemerintah dalam mengambil langkah yang tepat dan adil secara hukum.
"Dan kami mendukung pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dan adil secara hukum," kata dia
Majelis Ulama Indonesia menyesalkan kasus pembakaran bendera tauhid yang diduga dilakukan anggota Banser NU di Garut yang menimbulkan kegaduhan di kalangan umat Islam.
"MUI merasa prihatin dan menyesalkan kejadian pembakaran bendera yang bertuliskan kalimat tauhid tersebut karena telah menimbulkan kegaduhan di kalangan umat Islam," ujar Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas di MUI, Selasa (23/10/2018).
Tak hanya itu, MUI kata Anwar juga meminta oknum tersebut mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada umat muslim.
"MUI meminta kepada yang telah melakukan tindakan tersebut untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya secara terbuka kepada umat Islam," tutur dia.
MUI kata dia juga mendorong dan menghimbau semua pihak untuk menyerahkan masalah tersebut kepada proses hukum serta meminta kepada aparat kepolisian untuk bertindak cepat, adil dan profesional.
