Infografis
Suara.com - Polisi kembali melayangkan permohonan pencegahan ke luar negeri terhadap mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail selama 6 bulan ke depan. Surat cegah ke luar negeri itu sudah dikirim polisi ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham.
"Tanggal 18 Oktober surat pencegahan ke LN (luar negeri) sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi selama 6 bulan ke depan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Senin (22/10/2018).
Permohonan cegah ke luar negeri terhadap Nur Mahmudi Ismail pernah disampaikan polisi ke pihak imigrasi pada Senin (3/8/2018). Permohonan cegah ke luar negeri itu berlaku sampai 22 September 2018 lalu.
Namun, Argo tak merinci alasan polisi kembali mencegah eks Presiden PKS yang kini berstatus tersangka korupsi proyek jalan di Depok, Jawa Barat. Dia hanya menyampaikan, polisi masih terus melengkapi berkas perkara milik Nur Mahmudi Ismail agar bisa segera kembali dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Depok.
"Berkas masih diperbaiki oleh penyidik, secepat mungkin kita akan kembalikan ke kajaksaan," kata dia.
Untuk diketahui, polisi telah menetapkan Nur Mahmudi Ismail sebagai tersangka dalam kasus proyek pelebaran Jalan Nangka, Tapos, Depok, Jawa Barat pada 2015 lalu. Penetapan tersangka itu dilakukan setelah polisi melaksanakan gelar perkara dalam kasus tersebut pada Senin (20/8/2018).
Total kerugian dalam kasus dugaan korupsi itu mencapai Rp 10,7 miliar. Meski sudah berstatus tersangka, Nur Mahmudi Ismail tidak ditahan.
Selain Nur Mahmudi Ismail, polisi turut menetapkan mantan Sekda Kota Depok Harry Prihanto sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Dugaan praktik korupsi terkait proyek pelebaran Jalan Nangka itu terjadi saat Nur Mahmudi Ismail masih aktif sebagai Wali Kota Depok.
