Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menegaskan, segala bentuk kewajiban yang Pemprov DKI Jakarta terhadap Pemkot Bekasi masalah persampahan telah selesai. Seluruh pembayaran yang tertuang dalam poin kerja sama sudah lunas dibayarkan.
Anies mengatakan, Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov DKI dengan Pemkot Bekasi telah ditandatangani sejak 2016. Pada 2018, Pemprov DKI berkewajiban membayar Rp202 miliar kepada Pemkot Bekasi dan kewajiban itu telah ditunaikan pada Mei 2018.
"Di 2018 kita sudah menunaikan nilainya Rp138 miliar dengan tambahan juga hutang 2017 senilai Rp64 miliar. Jadi, dari aspek kewajiban-kewajiban kita sudah selesai, tidak ada yang tersisa," kata Anies saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Minggu (21/10/2018).
Anies mengakui, ia cukup kecewa dengan sikap Pemkot Bekasi. Awalnya, ia tidak menginginkan untuk membahas masalah ini terlalu panjang lantaran ia merasa kewajibannya telah tuntas.
Baca Juga: Soal Sampah Jakarta, Pengamat: Pemda DKI Harus Tiru Surabaya
Namun, pihak Pemkot Bekasi terus meramaikan seolah Pemprov DKI tidak bertanggungjawab. Padahal, Anies menegaskan seluruh tanggungjawab yang tertuang dalam PKS sudah dituntaskan dengan baik.
"Seakan-akan pihak DKI tidak bertanggungjawab. Padahal DKI menunaikan semua tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian," ungkap Anies.
Sebelumnya, puluhan truk pengangkut sampah dari DKI diberhentikan oleh pegawai Dishub Bekasi. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, membenarkan bahwa pihaknya melakukan tindakan tersebut karena belum ada kejelasan mengenai perjanjian kerja sama dengan DKI terkait pemanfaatan lahan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
