Ini Pentingnya Masyarakat dalam Pengendalian Perubahan Iklim

Sabtu, 20 Oktober 2018 | 09:48 WIB
Ini Pentingnya Masyarakat dalam Pengendalian Perubahan Iklim
Pameran Indonesia Climate Change Forum and Expo (ICCFE) 2018, di Medan. (Dok: KLHK)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Data terbaru saat ini, Proklim telah mencapai sekitar 1500 kampung iklim di berbagai provinsi di Indonesia. Proklim dapat dikembangkan dan dilaksanakan di wilayah minimal setingkat dusun/dukuh/RW dan maksimal setingkat Desa/Kelurahan atau yang dipersamakan dengan itu.

KLHK, setiap tahunnya memberikan apresiasi kepada kampung iklim yang dinilai berhasil melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Masyarakat dapat mendaftarkan Proklim atau kontribusi kegiatan lainnya melalui Sistem Registri Nasional (SRN) Pengendalian Perubahan Iklim. SRN merupakan sistem yang dibuat KLHK yang bertujuan untuk mencatat, mengelola, menyediakan data informasi berbasis web tentang aksi serta sumber daya untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia.

Melalui SRN, masyarakat akan mendapatkan pengakuan dari pemerintah atas kontribusinya terhadap upaya pengendalian perubahan iklim di Indonesia. Selain itu, data dan Informasi dalam SRN menjadi bahan utama dalam penyusunan lapotan capaian pengendalian perubahan iklim nasional ke sekretariat UNFCCC.

Baca Juga: Polri Apresiasi Kinerja Penegakan Hukum KLHK

Pengendalian perubahan iklim juga tidak lepas dari upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Sistem yang telah dibangun pemerintah terbukti membuahkan hasil.

Belajar dari karhutla 2015, pemerintah membentuk tim Patroli Terpadu yang melibatkan berbagai pihak, seperti Manggala Angi, TNI, Polri, BPBD, Masyarakat Peduli Api, serta dinas pemerintah daerah setempat. Melalui patroli terpadu ini, terbukti telah berhasil menekan jumlah hotspot di Indonesia.

Tahun ini hingga 11 Oktober, jumlah hotspot berhasil ditekan hingga 8.163 titik. Jumlah ini menurun jauh daripada 2015, yang mencapai 70.971 titik. Demikian juga dengan luas karhutla, sampai dengan Agustus 2018, luas lahan terbakar berhasil ditekan hingga hanya mencapai 194.757 ha, yang mana pada 2015, luas lahan yang terbakar mencapai hingga 2.611.411 ha.

Keberhasilan penanganan karhutla di atas adalah bukti komitmen dan kerja keras pemerintah dalam pengendalian perubahan iklim di Indonesia. Apresiasi dunia internasional pun terus berdatangan atas pencapaian 4 tahun terakhir yang diraih Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim khususnya penanganan karhutla.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK, Djati Witjaksono Hadi, selaku panitia penyelenggara pameran menerangkan, lebih dari 100 partisipan yang mewakili kementerian/lembaga turut meramaikan pameran ICCFE 2018. Kementerian/lembaga tersebut antara lain, LIPI, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, SKK Migas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta Dinas Lingkungan Hidup dari beberapa pemerintah daerah terbagi dalam 50 stan pameran.

Baca Juga: KLHK Luncurkan Sistem Pelaporan Online Pengendalian Karhutla

KLHK sangat mendukung ICCFE dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam aksi pencegahan kenaikan suhu global melalu program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI