Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno mengakui sejumlah caleg PAN menolak mengkampanyekan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Uno.
Padahal, PAN merupakan partai pengusung Prabowo -Sandiaga di Pemilihan Presiden 2019.
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional pasangan calon presiden Joko Widodo dan calon wakil presiden Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily mengatakan hal tersebut menunjukkan kecenderungan partai politik berbeda dengan piliihan calon presiden dan calon wakil presiden.
Namun ia mencontohkan Presiden Jokowi yang kembali maju di Pilpres 2019, tentu dipilih kader partai pendukung karena memiliki kinerja yang baik.
Baca Juga: Hashim: Milenial Suka Gerakan Emas Ketimbang Revolusi Putih
"Itu menunjukkan kecenderungan partai politik tidak sama dengan pilihan presiden. Dalam kaitan dengan Jokowi sebagai capres tentu dipilih oleh kader partai pendukung memang memiliki capaian kinerja baik," ujar Ace kepada wartawan, Jumat (19/10/2018).
Ace pun meyakini sejumlah kader PAN yang menolak mendukung Prabowo-Sandiaga dikarenakan penilaian objektif dari kader PAN.
"Mereka akhirnya lebih rasional. Kita tidak bisa maksa mereka untuk memilih. Tapi semata-mata bukan hanya orientasi parpol, mereka lihat secara objektif pada periode ini dinilai sangat baik kinerjanya," kata dia.
Politisi Partai Golkar itu menyebut pihaknya tidak menakuti-nakuti kasus hukum yang menjerat kader parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf.
Kata Ace, siapapun yang terjerat kasus hukum harus di proses hukum seperti kasus korupsi yang menimpa Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin yang menjadi tersangka kasus dugaan suap perizinan proyek properti Meikarta.
Baca Juga: Hujan Gol Awali Laga Perdana Grup B di Pakansari
"Tidak ada tekanan dari TKN takuti dengan kasus hukum. Semua diproses hukum kalau salah termasuk Bupati Bekasi," tutur Ace.
Sementara itu, Sekretaris TKN Jokowi -Ma'ruf, Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya memililki perbedaan dalam menempatkan posisi strategis caleg partai politik pengusung.
Adapun pihaknya menempatkan seluruh caleg sebagai Juru Kampanye dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten atau kota.
"Mereka bekerjasama secara baik karena sama-sama meyakini terhadap kepemimpinan pak Jokowi yang membawa perubahan yang progresif bagi Indonesia. Kami juga terus lakukan komunikasi politik sehingga bagi kami seluruh caleg dan kepala daerah dan kader partai, yang kami sebut sebagai tiga pilar partai, itu bergerak aktif dalam memberikan dukungan kepada pak Jokowi-Ma'ruf," ucap Hasto.
"Karena kami melihat indonesia yang maju hanya bisa dicapai dengan kerjasama seluruh komponen bangsa khususnya pemprov, pemda kabupaten atau kota," sambungnya.
Ia juga mencontohkan pengalaman Pilpres 2014 saat Jokowi memerlukan waktu satu tahun untuk melakukan konsolidasi politik di DPR.
"Maka untuk periode ke depan kami harap berbagai persoalan di putaran satu tak terjadi lagi, karena kuatnya dukungan dari koalisi Indonesia kerja pada pak Jokowi-Ma'ruf. Kami punya instrumen untuk mengukur bagaimana dukungan dari tiap parpol ke pak Jokowi dan Kiyai Ma'ruf," tandasnya.