BNP2TKI Jadikan Sulsel sebagai Pusat Pelayanan PMI di Sulampua

Jum'at, 19 Oktober 2018 | 08:36 WIB
BNP2TKI Jadikan Sulsel sebagai Pusat Pelayanan PMI di Sulampua
BNP2TKI rapat koordinasi dengan Pemprov Sulsel bersama Perwakilan BI Sulsel, di Makasar, Rabu (17/10/2018). (Dok: BNP2TKI)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

4. Pasukan informasi produk dan layanan PMI di desa, yang merupakan suatu program yang menghadirkan informasi produk dan layanan PMI dalam rangka memperkuat perlindungan dari intimidasi dan penipuan penyiapan PMI. Program ini akan dijalankan oleh mahasiswa dengan mengintegrasikannya dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN).

5. Infrastruktur dan program pemberdayaan UMKM, yang merupakan suatu program dalam rangka memperkuat kemandirian TKI dan keluarga yang telah kembali ke Tanah Air, dan menjadi mandiri secara finansial.

Dalam mewujudkan program tersebut diatas, tentunya perlu ada tim lintas instasi, yang melibatkan BNP2TKI dan TP2D didukung oleh Bank Indonesia.

Pengembangan layanan ini ke depan diharapkan dapat bermanfaat:
1. Mendorong pengembangan Tenaga Kerja Luar Negeri yang merupakan pahlawan-pahlawan devisa Indonesia, yang diharapkan ke depan, dapat meningkatkan penerimaan devisa, yang selanjutnya akan turut memperkuat perbaikan transaksi berjalan/Current Account Defisit (CAD) melalui peningkatan worker remittances. Pada 2017, pendapatan remittance Indonesia mencapai 9 miliar USD atau berada pada peringkat 15 dibanding negara-negara lainnya, atau berada di bawah India, Cina, Filipina, Vietnam, dan Bangladesh.

Baca Juga: BNP2TKI Serahkan Asuransi pada PMI Meninggal dan Bermasalah

2. Meningkatkan layanan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, terutama tenaga terdidik.

3. Mendorong Sulsel sebagai pusat atau hubungan layanan PMI di Sulawesi, Maluku dan Papua.

4. Inisiatif tersebut diharapkan dapat memberikan alternatif kesempatan kerja untuk menurunkan kemiskinan, pengangguran serta masalah sosial lainnya.

Sehubungan dengan itu, pemerintah daerah akan mendukung antara lain dalam bentuk sarana dan prasarana, serta mendorong pengembangan sekolah vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga luar negeri, dan sertifikasi kompetensi, yang tentunya sangat diperlukan.

Baca Juga: BNP2TKI: Peran Layanan Terpadu Satu Atap Terus Dioptimalkan

REKOMENDASI

TERKINI