Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kritiyanto buka suara mengenai rencana pemindahan Kedutaan Besar Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Dirinya menilai langkah yang diambil Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi yang memanggil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gary Quinlan sudah sangat tepat.
Hasto berpendapat bahwa segala sesuatu dan sikap-sikap yang terkait dengan wilayah Palestina harus tunduk pada hukum internasional. Selain itu, harus patuh pada aturan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kesepakatan bersama.
"Dan komitmen Indonesia tidak pernah berubah, kita terus berjuang untuk kemerdekaan Palestina dalam artian yang seluas-luasnya," ucap Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/10/2018).
Baca Juga: Polisi Buru 4 Pelaku Keributan di Diskotek Bandara
Hasto memberikan rujukan saat Presiden Indonesia pertama, Ir. Soekarno yang dengan tegas mengusir Israel dari perhelatan Asian Games 1962 yang berlangsung di Jakarta. Hasto menilai tindakan tegas tersebut sebagai sebuah sikap dalam memperjuangkan kemerdekaan bagi segala bangsa.
"Pada tahun 1962 saja Bung Karno punya sikap yang kuat untuk menolak olimpiade tersebut karena ada delegasi yang di dalam hukum internasional yang pada saat itu Israel tidak masuk. Sehingga konsistensi sikap dalam memperjuangkan kemerdekaan hak segela bangsa," jelasnya.
Oleh karena itu, Hasto menilai langkah Menteri Luar Negeri dalam hal ini sudah sangat tepat. Baginya, kemerdekaan Palestina harus sepenuhnya diperjuangkan.
"Kemerdekaan Palestina yang seutuhnya dan sepenuh-penuhnya itu harus diperjuangkan dan langkah-langkah yang diambil Bu Menlu sudah sangat tepat," pungkas Hasto.
Menlu Retno sebelumnya menyampaikan sikap Indonesia terkait pernyataan Perdana Menteri Australia Scott Morrison tentang kemungkinan pemindahan Kedutaan Besar Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Baca Juga: Minta Lapangan Tembak Ditutup, DPR akan Panggil Pihak Setneg
Dalam pernyataan pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Palestina Riad al Malki di Gedung Pancasila, Jakarta, Menlu Retno menjelaskan bahwa masalah Yerusalem adalah salah satu dari enam persoalan yang harus dirundingkan dan diputuskan sebagai bagian akhir dari pencapaian perdamaian menyeluruh.
Perdamaian Palestina dengan Israel harus dicapai melalui "penyelesaian dua negara" yang juga sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan serta Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
"Oleh karena itu, Indonesia meminta Australia dan negara lain terus mendukung upaya perdamaian Palestina dengan Israel sesuai dengan yang disepakati, tidak mengambil langkah yang dapat mengancam upaya perdamaian serta keamanan dunia," kata Retno.
