Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah angkat bicara saat Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang marah gara-gara urusan defisit keuangan BPJS Kesehatan sampai ke mejanya. Fahri menilai Jokowi harus turun tangan dalam menemukan solusi atas permasalahan tersebut.
Fahri masih ingat kala Jokowi membagikan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) saat masa kampanye Pilpres 2014. Karena itu, Fahri menilai masalah BPJS kesehatan tidak bisa dianggap enteng.
“Karena itu negara harus hadir, Presiden harus tanggap dan peduli. Kalo Presiden peduli, sebenarnya permasalahan mudah diselesaikan. #DefisitBPJS,” tulis Fahri dalam akun Twitternya @FahriHamzah pada Kamis (18/10/2018).
Fahri menganggap masalah defisit keuangan BPJS Kesehatan tidak bisa hanya dilemparkan kepada direktur BPJS Kesehatan. Karena menurutnya pihak BPJS Kesehatan hanya menjadi skrup dari sistem besar yang gagal untuk mengatasi masalah.
Baca Juga: Kronologi Perkosaan Gadis Belia Korban Gempa Palu di Rumah Kosong
“Saya teringat saat kartu-kartu ini dibagi. Nuansanya sukses sekali. Janganlah kalo berhasil saja kita turun tangan menghadap ke rakyat, tapi kalo gagal kita nggak mau tahu. Ini adalah negara, ada sistemnya, ada leadership seorang kapala pemerintahan harus nampak. #DefisitBPJS,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Fahri berpesan kepada Jokowi untuk dapat membantu meringankan beban defisit BPJS yang mencapai hingga Rp 10 triliun. Fahri membandingkan dengan pengeluaran besar pemerintah untuk membangun infrastruktur.
“Kalau kita seriusi ini hanya masalah alokasi uang saja. Kalo selama ini pemerintahan Pak Jokowi begitu mudah mengeluarkan uang ratusan triliun untuk bangun infrastruktur, masa #DefisitBPJS Kesehatan yang hanya 10 triliun saja tidak sanggup. Mereka
sudah hitung,” tuturnya.
Terlebih DPR telah menyepakati RAPBN 2019, Fahri menilai hal tersebut menjadi peluang bagi pemerintah untuk mengambil alih persoalan defisit BPJS. Pemerintah, kata Fahri, jangan ragu untuk mengalokasikan anggaran untuk membantu masalah defisit BPJS Kesehatan.
“Tolong pastikan, saya katakan apa adanya. Kalo mau dipilih lagi oleh rakyat, ini saran kongkret saya. Selesaikan permasalahan #DefisitBPJS Kesehatan, tambah subsidi PBI ke rakyat. 10 triliun itu uang yang kecil dibandingkan dana PMN BUMN yang ratusan triliun itu,” pungkasnya.
Baca Juga: Belanja BPJS Kesehatan Tinggi, Jokowi: Pertama, Cegah Penyakit
