Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan, penyidik tengah fokus menangani kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah tak menanggapi adanya kekhawatiran kasus tersebut berimbas pada penghentian megaproyek properti yang tengah beken tersebut.
"KPK fokus pada kewenangan mengusut dugaan suap. Kalau nanti ada pihak terkait meninjau ulang atau menghentikan proyek itu, bukan urusan kami,” kata Febri, Rabu (17/10/2018).
Ia menuturkan, KPK tak mempersoalkan pengerjaan proyek itu tetap berjalan seiring dengan proses penegakan hukum terkait dugaan suap perizinannya.
Baca Juga: Polisi Temukan Senpi Ilegal di Apartemen Tempat Ommy Bunuh Diri
"Proses penyidikan akan terus berjalan. Kami harap pihak-pihak lain tidak melakukan upaya yang bisa menghambat penanganan perkara," tutup Febri.
KPK telah menetapkan 9 tersangka yakni Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Grup Billy Sindoro, dalam kasus suap izin proyek pembangunan Meikarta.
Kemudian, konsultan Lippo Group yaitu Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ).
Selanjutnya, Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi Sahat MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi (NR).
Diduga, Neneng Hasanah beserta anak buahnya diduga menerima hadiah atau janji oleh para petinggi Lippo Group, terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta pada lahan seluas 774 hektare.
Baca Juga: Leonard Tupamahu: Borneo Siap Hentikan Keperkasaan PSM
Duit suap itu dibagi dalam tiga tahap pemberian. Bupati Neneng baru mendapatkan Rp 7 miliar dari Lippo Group.
