Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku masih menunggu jawaban resmi dari DPRD DKI Jakarta perihal usulan revisi Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum) yang mengatur operasional becak. Revisi perda itu telah diusulkan sejak dua bulan lalu ke DPRD.
Anies mengatakan, hingga kini ia belum mendapatkan jawaban resmi apapun dari DPRD perihal kelanjutan usulan revisi perda becak itu. Setelah dewan mengumumkan keputusannya apakah diterima atau tidak, baru lah proses bisa dilanjutkan.
"Belum ada (jawaban), masih menunggu jawaban," kata Anies saat ditemui di Kantor Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan, Rabu (17/10/2018).
Anies menjelaskan, dalam proses pengajuan revisi perda perlu melalui beberapa tahapan terlebih dahulu. Sehingga tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat.
Baca Juga: Konser di Indonesia, Makanan Charlie Puth Diimpor dari Singapura
Saat ini, baik dari Pemprov DKI maupun DPRD DKI sedang fokus dalam pembahasan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2019 mendatang. Anies meminta kepada semua pihak untuk menunggu hingga hasil keputusan keluar.
"Semua yang namanya proses penyusunan perda itu ada waktunya. Setelah dimasukkan lalu antre di Baleg (Badan Legislatif) sesudah itu baru akan ada proses. Jadi kita lihat saja prosesnya, sekarang masih fokus di APBD," ungkap Anies.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menegaskan menolak usulan revisi Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum yang mengatur operasional becak. Pasalnya, keberadaan becak justru akan membuat kumuh ibu kota.
"Enggak akan saya kasih (revisinya). Jangan menurunkan derajat hidup supir becak, dia kan sudah naik jangan ditarik ke bawab lagi," kata Prasetio beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Anies Tindak Tegas Kepala Sekolah Terlibat Kampanye
