Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar sidang kabinet paripurna dengan topik Evaluasi Penanganan Bencana Alam. Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri di Kabinet Kerja hingga pejabat negara hadir di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (16/10/2018).
Dalam pengantarnya, Jokowi meminta pada seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk lebih memperhatikan sistem peringatan dini dan edukasi mengenai kebencanaan.
"Kesiapan manajemen bencana ini betul-betul kita perhatikan di seluruh daerah yang rawan bencana yang petanya saya kira sudah tahu kita semuanya," ujar Jokowi.
Jokowi menjelaskan dalam rapat terbatas Senin (15/10/2018) kemarin, sudah minta agar pemberian bantuan dana untuk warga korban gempa Lombok, NTB, yang rumahnya rusak bisa cepat dicairkan. Dalam ratas tersebut Jokowi juga sudah memutuskan prosedur pencairan dana dipermudah.
Baca Juga: Usai Dampingi Jokowi, Anies Bicara Penyandang Disabilitas di DKI
"Untuk prosedur pengambilan uang yang sudah diberikan agar disederhanakan dan kemarin sudah diputuskan dari 17 prosedur yang ada kemarin sudah diputuskan menjadi 1 saja yang harus diikuti," kata Jokowi.
"Jangan sampai kalau uang ada tapi nggak bisa dicairkan ya buat apa, dengan satu prosedur dengan akuntabilitas yang bisa dipertanggungjawabkan" Jokowi menambahkan.
Lebih jauh, Jokowi tidak ingin masyarakat korban gempa bumi Lombok merasa sulit saat ingin mencairkan bantuan dana renovasi rumah.
"Saya tidak mau masyarakat merasa rumit, berbelit-belit. Harus segera dipangkas, disederhanakan, tapi sekali lagi tanpa harus mengabaikan prinsip akuntabilitas keuangan," jelas Jokowi.
Pada Kamis (18/10/2018) mendatang, Jokowi akan melihat progres dari BNPB dalam mencairkan bantuan untuk korban gempa Lombok.
Baca Juga: Janji Jokowi Usai Tinjau Fasilitas Penyandang Disabilitas di GBK
Untuk musibah tsunami dan gempa bumi di Palu, Sulawesi Tengah, Jokowi meminta kementerian dan lembaga terkait untuk fokus pada pengamanan pengusngsi, evakuasi, dan layanan medis.
Mengingat, pemerintah sudah memperpanjang masa tanggap darurat bencana di Palu, Dongggala, dan Sigi.
"Termasuk di dalamnya bantuan logistik harus benar-benar dipastikan menjangkau semua wilayah yang terdampak," kata dia.
Menurut Jokowi, MCK di pengungsian masih kurang. Ia ingin kebutuhan masyarakat yang tengah mengungsi dapat dipenuhi dengan baik.
"Aktivitas ekonomi, toko pasar kantor pemerintah kita perintahkan buka. Saya melihat sudah mulai pergerakan ekonomi kelihatan sehingga saya berharap juga di provinsi kabupaten dan kota, pelayanan publik bisa segera kembali berjalan normal," katanya.
Sejumlah menteri dan pejabat negara yang hadir diantaranya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri ESDM Ignasius Jonan.
Kemudian Menteri Sekretaris Negara Praktikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo, Jaksa Agung M. Prasetyo, Kepal BIN Budi Gunawan, dan Kepala BNPB Willem Rampangilei.
