Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar sidang kabinet paripurna dengan topik Evaluasi Penanganan Bencana Alam. Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri di Kabinet Kerja hingga pejabat negara hadir di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (16/10/2018).
Dalam pengantarnya, Jokowi meminta pada seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk lebih memperhatikan sistem peringatan dini dan edukasi mengenai kebencanaan.
"Kesiapan manajemen bencana ini betul-betul kita perhatikan di seluruh daerah yang rawan bencana yang petanya saya kira sudah tahu kita semuanya," ujar Jokowi.
Jokowi menjelaskan dalam rapat terbatas Senin (15/10/2018) kemarin, sudah minta agar pemberian bantuan dana untuk warga korban gempa Lombok, NTB, yang rumahnya rusak bisa cepat dicairkan. Dalam ratas tersebut Jokowi juga sudah memutuskan prosedur pencairan dana dipermudah.
Baca Juga: Usai Dampingi Jokowi, Anies Bicara Penyandang Disabilitas di DKI
"Untuk prosedur pengambilan uang yang sudah diberikan agar disederhanakan dan kemarin sudah diputuskan dari 17 prosedur yang ada kemarin sudah diputuskan menjadi 1 saja yang harus diikuti," kata Jokowi.
"Jangan sampai kalau uang ada tapi nggak bisa dicairkan ya buat apa, dengan satu prosedur dengan akuntabilitas yang bisa dipertanggungjawabkan" Jokowi menambahkan.
Lebih jauh, Jokowi tidak ingin masyarakat korban gempa bumi Lombok merasa sulit saat ingin mencairkan bantuan dana renovasi rumah.
"Saya tidak mau masyarakat merasa rumit, berbelit-belit. Harus segera dipangkas, disederhanakan, tapi sekali lagi tanpa harus mengabaikan prinsip akuntabilitas keuangan," jelas Jokowi.
Pada Kamis (18/10/2018) mendatang, Jokowi akan melihat progres dari BNPB dalam mencairkan bantuan untuk korban gempa Lombok.
Baca Juga: Janji Jokowi Usai Tinjau Fasilitas Penyandang Disabilitas di GBK
Untuk musibah tsunami dan gempa bumi di Palu, Sulawesi Tengah, Jokowi meminta kementerian dan lembaga terkait untuk fokus pada pengamanan pengusngsi, evakuasi, dan layanan medis.
