Infografis
Suara.com - Koordinator Juru Bicara Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak berjanji akan memberikan kejutan kepada awak media setelah kelar diperiksa sebagai saksi dalam kasus berita hoaks aktivis Ratna Sarumpaet.
"Nanti setelah ini saya akan menyampaikan ada yang luar biasa penting," kata Dahnil saat tiba di Polda Metro Jaya, Selasa (16/10/2018).
Namun, Dahnil belum mau menjelaskan hal yang dianggapnya sangat penting itu. Ia hanya mengaku akan membeberkan banyak hal kepada wartawan setelah rampung menjalani pemeriksaan
"Banyak hal," kata dia.
Baca Juga: Dapat Izin Hadiri Pemakaman Ibu, Roro Fitria Terbang ke Yogya
Selain itu, Dahnil mengaku jika Calon Presiden Prabowo juga telah mendengar kabar soal pemeriksaanya sebagai saksi dalam kasus hoaks Ratna Sarumpaet.
"Tentu (Pak Prabowo tahu agenda pemeriksaan)," tandasnya.
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menyampaikan alasan polisi memeriksa Dahnil untuk menggali soal pertemuan yang digelar kubu Prabowo-Sandiaga pada 2 Oktober 2018 lalu. Pertemuan itu diduga membahas soal penganiayaan yang diklaim Ratna Sarumpaet.
Menurut Argo, polisi berniat mencari tahu apa saja yang dibahas oleh para elit kubu Prabowo-Sandiaga menanggapi soal klaim Ratna yang dianiaya sejumlah orang hingga babak belur.
"Kan ada pertemuan itu. Kita tanya lah kebenaran itu, apa yang dibicarakan di situ," kata Argo di Polda Metro Jaya.
Baca Juga: Dahnil Anzar Samakan Kasus Ratna Sarumpaet dengan Novel Baswedan
Dalam kasus Ratna Sarumpaet, polisi telah memeriksa sejumlah saksi. Mereka adalah Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Asiantoro serta Wakil Ketua Tim BPN Prabowo-Sandiaga, Nanik S. Deyang.
Dalam kasus ini, Ratna dijerat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana dan Pasal 28 juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari penerapan pasal berlapis itu, Ratna Sarumpaet terancam hukuman pidana 10 tahun penjara.
