Infografis
Suara.com - Aktivis politik Yenny Wahid menyatakan tak akan masuk dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon nomor urut 01 pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019, Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin.
Meski demikian, putri mendiang Presiden RI ke-4 KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini memastikan akan terjun langsung mengkampanyekan dukungan terhadap paslon Jokowi – Ma’ruf Amin.
"Saya tidak masuk TKN, di luar saja. Tapi akan terjun all out untuk Pak Jokowi," kata Yenny Wahid ditemui usai menghadiri dialog peradaban lintas agama di Jakarta, Sabtu (13/10/2018).
Yenny juga mengharapkan, kader Gus Dur yang berada di akar rumput bisa sejalan dengan dirinya mendukung Jokowi – Ma’ruf Amin.
Baca Juga: Dukung Jokowi - Ma'ruf Amin, Yenny Mundur dari Wahid Institute
"Saya harapkan kader Gus Dur semua akan ikut mendukung Pak Jokowi," ujar pemilik nama lengkap Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid ini.
"Kalau memang merasa sebagai kader Gus Dur, dan berpikir sama dengan kami bahwa orang yang bisa dititipi aspirasi dari para kader Gus Dur adalah paslon nomor satu," Yenny menambahkan.
Seperti diketahui, Yenny Wahid telah menyampaikan keputusannya mendukung paslon nomor urut 01, Jokowi – Ma’ruf Amin, pada Pilpres 2019 mendatang.
"Dengan mengucapkan bismillah kami dukung pasangan nomor 01," kata Yenny dalam konferensi pers di Rumah Pergerakan Politik Gus Dur, Jalan Kalibata Timur I, Jakarta Selatan, Rabu (26/9/2018).
Keputusan Yenny mendukung Jokowi – Ma’ruf Amin pun mewakili atas suara dari sejumlah organisasi yang tergabung dalam Konsorsium Kader Gus Dur.
Baca Juga: Asian Para Games 2018: 7 Rekor Ini Dicetak Kontingen Indonesia
Adapun sembilan organisasi yang tergabung dalam Konsorsium Kader Gus Dur yang hadir kala itu yakni Forum Kiai Kampung Nusantara, Alumni Mahasiswa Timur Tengah, Satuan Mahasiswa Nusantara (Samara), Milenial Political Movement, Komunitas Santri Pojokan, dan Jaringan Perempuan untuk NKRI.
Yenny Wahid juga telah memutuskan mundur dari kursi direktur Wahid Institute atau Wahid Foundation. Keputusan ini untuk menjaga netralitas lembaga tersebut dari perpolitikan pada Pemilu 2019.
