Infografis
Suara.com - Direktur Pencapresan PKS, Suhud Alynudin menilai inkosisten Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam menetapkan harga BBM premium mencerminkan pengelolaan negara yang amatir. Suhud melihat kurangnya koordinasi antara Jokowi dengan kabinetnya.
Menurut Suhud, saat Menteri ESDM Ignasius Jonan mengumumkan adanya kenaikan harga BBM menciptakan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Namun disisi lain, pemerintah memikirkan konsekuensi akibat menaikan harga BBM tersebut.
"Negara dikelola secara amatiran, tampak lemah dalam koordinasi dan tidak ada rencana yang matang," kata Suhud saat dihubungi wartawan, Kamis (11/10/2018).
Oleh karenanya, Suhud menilai bahwa pemerintahan Jokowi tidak memiliki rencana yang matang untuk memutuskan satu kebijakan baru.
Baca Juga: BBM Naik, Bagaimana Menyiasati Kecukupan Gizi? Ini Kata Ahli
"Tampak pemerintah galau, seperti makan buah simalakama, menaikan BBM dengan konsekuensi makin melemahkan daya beli masyarakat dan potensi gejolak. Atau menunda, sementara kondisi ekonomi semakin berat," pungkasnya.
Untuk diketahui, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengumumkan kenaikan harga BBM premium pada Rabu (10/10/2018). Namun satu jam kemudian Jonan kembali mengumumkan pembatalan kenaikan harga premium dengan alasan sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi.
