Infografis
Suara.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menolak permohonan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) mengenai penghapusan namanya dari Daftar Caleg Tetap (DCT). Keputusan Bawaslu mengacu pada keputusan MK nomor 30/PUU/XVI/2018.
Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar mengatakan pengurus Parpol tidak boleh mewakili unsur kedaerahan DPD.
"Majelis berpendapat calon anggota DPD pada pemilu tahun 2019 bukan merupakan pengurus atau fungsionaris partai politik atau yang bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik. Hal ini sesuai dengan originalitas keterwakilan DPD yang memiliki ciri khas dan karakter tersendiri dan mandiri sehingga bebas dari unsur kelompok dan kepentingan pribadi," kata Fritz di Kantor Bawaslu RI, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (11/10/2018).
Untuk diketahui, KPU sebelumnya mencoret nama OSO dari daftar calon tetap (DCT) anggota DPD dapil Kalimantan Barat. OSO dicoret karena diketahui masih menjadi pengurus Partai Hanura saat penetapan DCT pada 20 September 2018.
Baca Juga: Ekonomi Kebodohan, Pandangan Prabowo Soal Perekonomian Indonesia
Berkenaan dengan itu, Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum OSO, mengatakan pihaknya menyoal Surat Nomor 1043/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 yang diterbitkan KPU.
Dalam isi surat tersebut, KPU mewajibkan calon anggota DPD menyerahkan salinan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari kepengurusan parpol paling lambat diserahkan pada 19 September 2018 pukul 24.00 WIB. Jika tidak diserahkan, maka nama caleg DPD tersebut tidak dicantumkan kedalam DCT Pileg 2019.
Terkait hal itu, Yusril menilai bahwa KPU telah melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme administrasi pelaksanaan Pemilu. Karena, menurutnya, OSO selaku kliennya sudah memenuhi persyaratan pencalonan sehingga namanya telah masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) yang ditetapkan pada 19 Juli 2018.
Namun kemudian, KPU menerbitkan PKPU perubahan atas putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 pada 23 Juli 2018 lalu.
