Infografis
Suara.com - Aktivis The People's Global Conference Against IMF - World Bank, berpidato menyampaikan protes dalam pertemuan sesi civil society organization di Mangunpura Hall, BICC, Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10/2018) sore.
Kurniawan Sabar, aktivis Institute for National and Democracy Studies (INDIES) sekaligus Komite Nasional PGC Against IMF – WB, mengkritik dua lembaga donor tersebut serta menyampaikan adanya represi aparat kepolisian terhadap rencana penyelenggaraan konferensi tandingan yang juga digelar di Bali.
Kritik tersebut diutarakan Kurniawan Sabar di hadapan Direktur IMF Christine Lagarde dan Presiden World Bank Group Jim Yong Kim serta ratusan delegasi pertemuan tersebut.
Berikut isi pidato Sabar tersebut yang disampaikan memakai bahasa Inggris:
Baca Juga: Gempa Sumenep, Gubernur Soekarwo Pastikan Tak Ada Libur Sekolah
Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih kepada IMF – Bank Dunia yang telah mengelola ruang bagi organisasi masyarakat sipil. Akan tetapi, karena tidak semua memiliki kapasitas untuk berada di sini pada hari ini, di luar pertemuan Tahunan IMF-WBG ini, berbagai organisasi masyarakat sipil dari seluruh dunia akan mengadakan Konferensi Rakyat Global di Denpasar.
Kegiatan ini dikelola secara kolektif agar berbagai organisasi masyarakat sipil dan gerakan rakyat mampu secara bebas menyampaikan sikap mereka terhadap dampak program yang didukung oleh IMF-WB.
Namun, kegiatan Konferensi Rakyat Global terus-menerus menerima ancaman. Setelah pelarangan acara publik di seluruh Bali dan adanya upaya untuk membatasi penyelenggaraan Konferensi Rakyat Global, pejabat negara menggunakan berbagai bentuk ‘stigma teroris’ melalui poster di ruang-ruang publik.
Tak hanya itu, ada pula pesan melalui SMS dan WA yang mengancam untuk menghentikan Konferensi Rakyat Global, dan langkah-langkah lainnya yang telah dilakukan untuk membatasi kebebasan berkumpul.
Sore ini, Rabu, 10 Oktober 2018, pimpinan RRI membatalkan pemesanan tempat penyelenggaraan Konferensi Rakyat Global. Mabes Polri juga menggunakan alasan yang tidak masuk akal dengan meminta salinan paspor para delegasi internasional, meskipun tidak ada dasar hukum untuk persyaratan tersebut.
Baca Juga: 24 PNS Tewas Diterjang Tsunami Palu
Banyak organisasi masyarakat sipil yang terakreditasi sebagai peserta dalam Pertemuan Tahunan ini juga akan bergabung dalam acara Konferensi Rakyat Global.
Ini adalah ketidakadilan. Dalam hal ini, kami menyerukan kepada IMF – Bank Dunia untuk menguji kebijakan terkait inklusi, investasi terhadap sumber daya manusia, dan kapasitas sektor publik. Jadi, pertanyaan kami adalah: Akankah kita bergantung pada dukungan IMF – Bank Dunia untuk mengadakan kegiatan paralel, seperti Konferensi Rakyat Global ini? Terima kasih. Bersama-sama, mari kita membela hak-hak demokratis rakyat.
Sementara Koordinator PGC Against IMF-WB Mohammad Ali, Kamis (11/10), mengatakan konferensi tandingan Pertemuan Tahunan IMF-WBG yang seyogyanya digelar di Auditorium RRI gagal dilakukan.
Setelahnya, kata Ali, PGC Against IMF-WB mencoba menyeleggarakan konferensi tandingan dengan menyewa ruangan di Nirmala Hotel & Convention Centre, Denpasar, Kamis hari ini.
Namun, sama seperti pengelola Auditorium RRI, pihak pengelola hotel membatalkan pada menit-menit penyelenggaraan konferensi tandingan.
“Mereka awalnya mengatakan konferensi kami belum mendapat izin dari polisi. Tapi, akhirnya mereka mengakui, didatangi intel. Padahal peserta konferensi sudah datang ke hotel,” tuturnya.
Panitia PGC Against IMF-WB sempat mau menggelar konferensi pers di depan hotel, tapi juga berusaha dibubarkan.
“Tapi, kami tetap bertekat untuk terus melawan pertemuan IMF-WB yang tak memunyai manfaatnya untuk rakyat Indonesia. Besok, Jumat (12/10), kami akan menggelar aksi,” tegasnya.
Untuk diketahui, PGC Against IMF-WB atau Gerakan Rakyat Melawan (GRM) IMF-WB ini merupakan acara yang diinisiasi oleh 20 organisasi massa rakyat serta lembaga swadaya masyarakat Indonesia.
Ormas dan LSM Indonesia yang menjadi peserta PGC Against IMF-WB ialah: AGRA; Gerakan Serikat Buruh Independen (GSBI); ILPS Indonesia; Serikat Perempuan Indonesia (Seruni); Front Mahasiswa Nasional (FMN); Aliansi Mahasiswa Banten; dan GMNI Jakarta Selatan.
Selanjut SDMN; Komite Pendidikan Tinggi Nasional; YAPPIKA-ActionAid; Institute for National and Democracy Studies (Indies); Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP); JAPI; Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (Kabar Bumi); Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI); Pemuda Baru Indonesia (Pembaru); grup band Mineral 7; FSPASI; Media Rakyat Baru.
Sementara 12 organisasi internasional yang mengikuti agenda ini ialah: Interanational Eague of People's Struggle (ILPS); Asian Peasant Coalition (APC); Asia Pacific Mission for Migrants (APMM); Asia Pacisif Research Network (APN); IBON International; Indigenous People' Movement for Self-determination and Liberation (IPMSDL); Interantional Women;s Alliance (IWA0; PAN Asia Pacific (PAN-AP); People's Coalition on Food Sovereignty (PCFS0; People Over Profit (POP); Reality of Aid 0 Asia Pacific (RoA-AP0); dan, Youth for Food Sovereignty (YFS).
