Cek Fakta
Suara.com - Aktivis The People's Global Conference Against IMF - World Bank, berpidato menyampaikan protes dalam pertemuan sesi civil society organization di Mangunpura Hall, BICC, Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10/2018) sore.
Kurniawan Sabar, aktivis Institute for National and Democracy Studies (INDIES) sekaligus Komite Nasional PGC Against IMF – WB, mengkritik dua lembaga donor tersebut serta menyampaikan adanya represi aparat kepolisian terhadap rencana penyelenggaraan konferensi tandingan yang juga digelar di Bali.
Kritik tersebut diutarakan Kurniawan Sabar di hadapan Direktur IMF Christine Lagarde dan Presiden World Bank Group Jim Yong Kim serta ratusan delegasi pertemuan tersebut.
Berikut isi pidato Sabar tersebut yang disampaikan memakai bahasa Inggris:
Baca Juga: Gempa Sumenep, Gubernur Soekarwo Pastikan Tak Ada Libur Sekolah
Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih kepada IMF – Bank Dunia yang telah mengelola ruang bagi organisasi masyarakat sipil. Akan tetapi, karena tidak semua memiliki kapasitas untuk berada di sini pada hari ini, di luar pertemuan Tahunan IMF-WBG ini, berbagai organisasi masyarakat sipil dari seluruh dunia akan mengadakan Konferensi Rakyat Global di Denpasar.
Kegiatan ini dikelola secara kolektif agar berbagai organisasi masyarakat sipil dan gerakan rakyat mampu secara bebas menyampaikan sikap mereka terhadap dampak program yang didukung oleh IMF-WB.
Namun, kegiatan Konferensi Rakyat Global terus-menerus menerima ancaman. Setelah pelarangan acara publik di seluruh Bali dan adanya upaya untuk membatasi penyelenggaraan Konferensi Rakyat Global, pejabat negara menggunakan berbagai bentuk ‘stigma teroris’ melalui poster di ruang-ruang publik.
Tak hanya itu, ada pula pesan melalui SMS dan WA yang mengancam untuk menghentikan Konferensi Rakyat Global, dan langkah-langkah lainnya yang telah dilakukan untuk membatasi kebebasan berkumpul.
Sore ini, Rabu, 10 Oktober 2018, pimpinan RRI membatalkan pemesanan tempat penyelenggaraan Konferensi Rakyat Global. Mabes Polri juga menggunakan alasan yang tidak masuk akal dengan meminta salinan paspor para delegasi internasional, meskipun tidak ada dasar hukum untuk persyaratan tersebut.
Baca Juga: 24 PNS Tewas Diterjang Tsunami Palu
Banyak organisasi masyarakat sipil yang terakreditasi sebagai peserta dalam Pertemuan Tahunan ini juga akan bergabung dalam acara Konferensi Rakyat Global.
