Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 merupakan masa terberat bagi Prabowo Subianto. Karena di Pilpres 2009 dan 2014, tidak ada pengerahan kepala daerah secara masif oleh calon petahana.
Prabowo telah tiga kali ikut Pilpres, pertama pada Pilpres 2009, Prabowo menjadi Cawapres berpasangan dengan Megawati. Di 2014, Prabowo menjadi Capres berpasangan dengan Hatta Rajasa, dan 2019 Prabowo menjadi Capres berpasangan dengan Sandiaga Uno.
"Dari tiga kali Prabowo maju Pilpres, yang kebetulan saya tetap jadi Sekjen partai yang mengusung beliau, kami merasakan terus terang ini adalah bobot terberat beliau menjadi calon presiden," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/10/2018).
Menurut Muzani, pada Pilpres 2009, tidak ada pengerahan kepala daerah secara masif oleh calon calon petahana. Dia mengatakan, di saat yang sama kepala daerah yang diusung partai oposisi tidak berani menyatakan dukungan kepada pasangan Prabowo-Sandi.
Baca Juga: Kubu Amien Rais: Jumpa Pers di Rumah Prabowo karena Iba ke Ratna
"Kami merasakan di 2009 tidak ada pengerahan bupati, wali kota, gubernur semasif seperti sekarang ini. Sekarang ini gubernur, bupati, wali kota seperti dikerahkan untuk memberikan deklarasi dukungan ke Jokowi-Maruf Amin," ujarnya.
Selain itu menurut Muzani, beberapa lembaga survei juga merasa keberatan diminta bantuan kubu Prabowo-Sandiaga untuk melakukan riset dengan alasan satu dan lain hal.
Muzani juga merasa pemberitaan media massa pada Pilpres 2019 tidak seimbang karena banyak media memuat berita utamanya mengenai kegiatan Joko Widodo, sementara porsi yang diberikan kepada kubu Prabowo-Sandi sangat kecil.
"Kami merasakan juga di lembaga survei, beberapa lembaga survei yang kita galang itu juga rata-rata mereka menyatakan keberatan. Lalu tidak ada pemberitaan yang berimbang, untuk berimbang pun berat," katanya.
Selain itu menurut Muzani, banyak pengusaha yang enggan memberikan dukungan logistik kepada koalisi Prabowo-Sandiaga dalam mengikuti Pilpres. Dia mengatakan, para pengusaha takut apabila memberikan bantuan kepada Prabowo-Sandiaga, maka kontrak kerjasama proyek bersama pemerintah yang menggunakan dana APBN dan APBD dihentikan.
Baca Juga: Gerindra: Prabowo Dikepung, Media Massa Berat ke Penguasa
Kami merasakan bagaimana pengusaha-pengusaha itu dengan berat hati untuk membantu kami dan bersembunyi sembunyi, karena mereka mengatakan bahwa proyek kami dengan pemerintah APBN atau APBD terancam. Jadi kami merasa bahwa Prabowo saat ini dikepung," ujarnya.
