Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Capres-Cawapres Nomor Urut 01, Joko Widodo atau Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding menilai rencana pengawalan Persaudaraan Alumni atau PA 212 saat Amien Rais di periksa di Polda Metro Jaya sebagai bentuk ketidakpercayaan kepada institusi Polri. Menurutnya, PA 212 sarat dengan nuansa politik.
Diketahui, Amien Rais rencananya akan diperiksa penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu (10/10/2018) besok sebagai saksi kasus hoaks Ratna Sarumpaet.
Karding mengatakan, sistem hukum yang dijalankan kepolisian Indonesia sejauh ini sudah profesional. Menurut dia, Amien Rais sebagai tokoh besar seharusnya bisa menolak PA 212 untuk tidak mengawalnya.
"Itu artinya nggak percaya polisi. Justru membawa pendukung apalagi bawa label 212 itu nuansa politiknya kenceng untuk menekan penegak hukum agar berpikir lain," kata Karding di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Selasa (9/10/2018).
Baca Juga: Korupsi DAK 2011, Bupati Malang: Saya Berstatus Tersangka KPK
Karding juga menilai, pihak kepolisian akan menjalankan tugasnya secara transparan. Apalagi kepolisian kini tengah berhadapan dengan tahun-tahun politik, Karding yakin polisi akan berlaku profesional.
"Di zaman seperti ini serba terbuka, polisi berisiko kalau ambil langkah tidak sesuai hukum, apalagi masa politik sekarang sehingga mereka tidak lakukan itu, apalagi mereka adalah orang-orang profesional," ujarnya.
Oleh sebab itu, Karding menilai rencana pengawalan oleh ratusan anggota PA 212 tersebut sama sekali tidak diperlukan. Apalagi Amien Rais hanya memenuhi panggilan untuk sebagai saksi.
"Nggak perlu (pengawalan) kan itu cuma saksi dan pak Amien belum tentu salah, hanya saksi biasa. Dan bawa pasukan pun tidak akan pengaruhi polisi, puluhan ribu pun nggak pengaruh. Karena polisi berprinsip independen, itu benar," pungkasnya.
Baca Juga: Tak Menyesal, Miftahul Ingin Jadi Contoh Atlet Hijab Lainnya
