Infografis
Suara.com - Peneliti Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Ilham Sani menyebut kasus berita bohong atau hoaks aktivis sosial Ratna Sarumpaet seharusnya menjadi contoh pelajaran bagi kehidupan berdemokrasi di Indonesia.
Sebelum akhirnya mengundurkan diri, Ratna Sarumpaet merupakan salah satu juru kampanye nasional (jurkamnas) pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
"Ibu Ratna dijadikan contoh pelajaran bagi kehidupan demokrasi. Bukan mencari kesalahan tapi mengada-ada kan sesuatu yang tidak ada," kata Ilham dalam diskusi 'Politik Kebohongan dan Demokrasi Elektoral' di Gado-Gado Boplo, Kuningan , Jakarta Selatan, Sabtu (6/10/2018).
Menurut Ilham, sebelum kebohongan Ratna Sarumpaet itu terbongkar, ia dikenal dan dianggap sebagai sosok yang humanis dan pro demokrasi. Apalagi terus menggelorakan untuk mengganti presiden pada 2019.
Baca Juga: Salah Jadwal, 2 Anak Ratna Sarumpaet Tak Bisa Jenguk Sang Ibu
"Yang paling melekat ibu Ratna itu tokoh yang juga menggerakan #2019GantiPresiden," ujar Ilham.
Sehingga, ketika Ratna diduga mendapatkan penganiayaan membuat respon cukup keras dari calon presiden kubu Prabowo-Sandiaga.
"Dampaknya, apa yang real dengan informasi sesaat bisa meyakinkan capres negara ini (Prabowo) bersama penasihat elitnya untuk mengelar konferensi pers. Ada kalimat, intimidasi ini disebabkan karena ibu Ratna menjadi bagian dari juru kampanye kubu Prabowo. Ancaman terhadap dia merupakan ancaman terhadap demokrasi," tutur Ilham.
Namun, setelah kebohongan Ratna terbongkar, LPI menganggap sebagai ancaman serius. LPI berharap kasus kebohongan Ratna menjadi yang terakhir dalam pesta demokrasi tahun 2019.
"Mudah-mudahan ini ke depan menjadi satu-satunya kasus terakhir penggunaan kebohongan hoaks, black campaign yang diadak-adakan untuk mengambil keuntungan elektoral. Ini kontestasi politik yang dicederai," imbuh Ilham.
Baca Juga: 2 Oktober, Jennifer Dunn Bebas dari Bui
