Suara.com - Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Respiratori Saddam Al Jihad menyinggung Senturi di hadapan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Ruang Garuda, Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/10/2018) sore. Senturi yang dimaksud adalah Sembilan Tuntutan Rakyat Indonesia.
"Kalau misalkan, kenapa Senturi? Jawabannya kemudian lain nanti. Jangan kemudian tendensi dengan makna dan bahasa," ujar Saddam.
Pertama, Saddam mengatakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan melibatkan stakeholder. Selain itu mereka juga meminta pada pemerintah tidak berhutang kepada IMF dan World Bank.
"Sebuah gagasan besar untuk kemudian bangsa ini tidak lagi berhutang budi dengan IMF dan World Bank. Kita menjadi bangsa dengan kedaulatan ekonominya yang kata Bung Karno, harus kita bangkitkan bersama," kata dia.
Kedua, membangun kembali penguatan reformasi sistem keamanan untuk menangkal radikalisme dan terorisme. Menurutnya, perlu ada penanggulangan radikalisme dan terorisme.
"Itu tentunya kita harus dapat bekerjasama antara stakeholder negara dan stakeholder bangsa," kata dia.
Ketiga, Saddam menyinggung soal tenaga kerja asing di Indonesia. Pemerintah, kata dia, harus menyeimbangkan antara tenaga kerja asing dan lokal.
"Keseimbangan ini tentunya menjadi harga diri tenaga kerja lokal di Indonesia," ucap dia.
Keempat, HMI menekankan kepada pemerintah terkait penguatan kedaulatan energi terhadap perusahaan-perusahaan asing di Indonesia.
Kelima, HMI menekankan terciptanya holding pangan di Indonesia. Ini bertujuan agar kedaulatan pangan dapat terjaga dengan keberlanjutan pangan Indonesia.
Keenam, menekankan pemerintah dalam penegakan supremasi hukum dan HAM. Baik di KPK, Kejaksaan dan Polisi demi menjaga marwah NKRI.
Ketujuh, HMI meminta pada pemerintah untuk meningkatkan pendidikan agar menghasilkan peningkatan SDM. Bertujuan untuk terciptanya nation character building.
"Sebuah gagaasan bersama yang kemudian dielaborasikan Bapak Presiden dengan revolusi mental, kami sangat bersepakat untuk bareng-bareng membangun bangsa ini melalui pendidikan," katanya.
Kedelapan, menekankan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia.
"Artinya kalau misalkan nanti sampai 2030, 2045, tahapan-tahapan untuk menjaga infrastruktur itu penting, supaya kita bersama-sama dapat mengelaborasi lagi menjadi bangsa yang lebih maju," jelas dia.
Kesembilan, HMI mendorong terciptanya open government untuk keterbukaan informasi publik di setiap instansi pemerintah dan politik.
Meski demikian, Saddam menyampaikan satu tuntutan tambahannya. Ia bersama dengan kader HMI yang lain menginginkan ada youth government atau pemerintahan pemuda.
"Mudah-mudahaan gagasan besar ini bersama-sama untuk keberlanjutan bangsa ini untuk bagaimana menantang bonus demografi ini supaya anak-anak muda dapat berkontribusi aktif dan positif demi keberlanjutan bangsa dan negaranya di NKRI ke depan," jelas dia.
Sebelum mengakhiri sambutannya, HMI menegaskan persatuan di Indonesia adalah harga mati. Menurutnya, kalau seluruh elemen bangsa bersatu saja belum tentu bisa maju, apalagi kalau tidak bersatu.
"Pondasi ini harus kita sinergiskan bersama-sama," katanya.
Selain itu, HMI juga akan selalu mengawal demokrasi di Republik Indonesia.
"Bukan pandang bulu, tidak melihat kepentingan A atau B, tapi kita melihat demi kepentingan bangsa dan negara," katanya.