Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta persiapan Pemilu dan Pilpres2019 di Kota Palu, Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah, sementara dihentikan seusai bencana gempa serta tsunami.
Namun, anggota KPU Wahyu Setiawan menegaskan tak bisa menghentikan tahapan kampanye Pemilu 2019 karena sudah amanat perundang-undangan.
"Aturannya, kampanye itu dimulai sejak tiga hari penetapan daftar caleg tetap (DCT) sampai 13 April 2019. Kalau KPU diminta menghentikan kegiatan, tidak mungkin,” kata Wahyu di gedung KPU, Senin (1/10/2018).
KPU, kata Wahyu, warga Palu maupun Donggala sekitarnya kekinian memerlukan bantuan kemanusiaan ketimbang kampanye caleg.
Baca Juga: Potret Suram TKI di Malaysia, Staf KJRI Disebut Makan Gaji Buta
Namun, ia berharap bencana alam tersebut tak dijadikan komoditas politik para caleg saat berkampanye.
"Jadi kampanye tetap dilakukan, tapi bencana itu jangan dijadikan komoditas politik,” tukasnya.
Meski begitu, Wahyu memaklumi pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo maupun Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono maupun lainnya agar kegiatan kampanye dihentikan sementara.
“Kami pastikan kampanye tetap dilakukan, tapi jangan menjadikan bencana sebagai komoditas politik.”
Sebelumnya, Tjahjo meminta masa kampanye Pemilu dan Pilpres 2019 di daerah terdampak gempa serta tsunami sementara dihentikan.
Baca Juga: Dua Pemain Persib Masuk Timnas Indonesia, Ini Pesan Mario Gomez
Menteri Tjahjo meminta pada seluruh jajaran untuk fokus menyelesaikan tanggap darurat pascagempa 7,4 skala richter dan tsunami yang sudah melumpuhkan kawasan tersebut.
Kalau ada pertanyaan tolong ditinggalkan dulu hal yang berkaitan dengan peran KPU di daerah dan Panwas untuk pileg dan pilpres," ujar Tjahjo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/10/2018).
"Kita konsentrasi dulu menyelesaikan tanggap darurat ini. Apa pun, pemilu dan pilpres bisa ditunda sepanjang daerahnya ada bencana, baik di tingkat TPS, kecamatan, desa, maupun kota dan kabupaten," lanjut Tjahjo.
Selain itu, Menteri Tjahjo juga sudah minta pada KPU untuk menghentikan kegiatan kampanye di seluruh daerah Sulteng.
"Termasuk saya imbau pada KPU untuk tanggap darurat ini, kampanye-kampanye untuk sementara disetop dulu, supaya semua konsentrasi membantu warga yang sedang tertimpa musibah," tuturnya.