Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengomentari terkait bergabungnya 15 orang Menteri Kabinet Kerja yang masuk dalam daftar tim sukses Capres-Cawapres Joko Widodo atau Jokowi dan Ma'ruf Amin. Menurutnya, seorang menteri tidak bisa dibebankan oleh urusan politik.
Muzani menjelaskan, bahwa tugas seorang menteri ialah sebagai pembantu kerja presiden. Seharusnya, menteri bisa berkomitmen dengan tugasnya yang sudah tertuang dalam undang-undang. Tak hanya menteri, Muzani pun menyinggung beberapa kepala daerah yang sempat mendeklarasikan diri mendukung salah satu kandidat di Pilpres 2019.
"Supaya yang bersangkutan berkonsentrasi kepada tugas yang dibebankan oleh presiden di dalam menjalankan tugasnya membantu presiden dalam melaksanakan pemerintahan," ujar Muzani di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jumat (28/9/2018).
Muzani mengkhawatirkan aktivitas para menteri serta kepala yang aktif berkampanye dapat mengganggu kinerjanya dalam pemerintahan.
Baca Juga: A'thuna Al Thoufuli, Ratapan Bocah Palestina di Tanah Terjajah
Selain itu, adapun kecemasan Muzani pada tindakan-tindakan menteri atau kepala daerah yang akan memanfaatkan penggunaan fasilitas negara untuk berkampanye. Dirinya mencontohkan salah satu bupati di Sumatera Barat yang membagi-bagikan sumbangan dengan menggunakan anggaran APBN dan mengatasnamakan Jokowi.
"Apa artinya? Dia sedang menggunakan kekuatan powernya, kekuasaannya untuk memenangkan pak Jokowi dan itu apakah mungkin di lapangan? Mungkin sekali," kata dia.
Meskipun tidak ada peraturan yang mengatur boleh tidaknya menteri atau kepala daerah ikut dalam kampanye Pilpres 2019, namun menurut Muzani hal itu berkaitan dengan soal etis politik.
"Itu kan soal etis, soal etika karena itu kami tidak akan melakukan hal sama untuk soal pilkada walaupun kami punya bupati, walikota, gubernur wakil dan seterusnya," ujar dia.
Berikut daftar 15 menteri yang masuk ke dalam timses Jokowi-Maruf Amin:
Baca Juga: Cabut Izin, Anies Kebut Pembahasan Ranperda Pulau Reklamasi
1. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.
