Infografis
"Jadi jangan dianggap penghentian itu seolah-olah oleh Ibu Mega atau Pak Jokowi, Gus Dur, atau Pak SBY. Ini dihentikan Pak Yunus Yosfiah dan Juwono Sudarsono. Itu penghentiannya itu langsung dihentikan oleh menteri Juwono Sudarsono (Menteri Kebudayaan). Dengan alasan bahwa menteri waktu itu menginginkan di dalam hal yang menyangkut masalah sejarah itu perlu ada hal menyangkut film yang lebih menggambarkan keadaan sebenarnya," tuturnya.
Ia pun mencontohkan penghentian film Serangan Umum 1 Maret yang dianggap menonjolkan peran mantan Presiden Soeharto. Namun dalam film tersebut tidak ditampilkan peran besar Sri Sultan Hamengkubowono IX.
Ia pun menyebut penghentian Film G30 S/PKI menjadi isu politik yang dituduhkan kepada Pemerintahan Jokowi. Ario menegaskan Presiden Jokowi tidak pernah melarang, namun memperbolehkan penayangan film tersebut.
"Jadi seolah olah disudutkan bahwa pemutaran-pemutaran ini dihentikan oleh pak Jokowi dan dikapitalisasi seolah olah pak Jokowi tidak setuju. Pemutaran film G30 S itu suatu hal yang dikapitalisasi menjadi isu politik dan itu tidak benar pak Jokowi tidak melarang dan membolehkan menonton dan membuat film yang sama supaya kita bisa cerdas untuk memberikan film-film termasuk film serangan umum 1 Maret," tandasnya.
Baca Juga: Tak Pakai Konsultan Asing, Tim Jokowi Singgung Prabowo dan Sandi
