Infografis
Suara.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas isu perselingkuhan Calon Wakil Presiden (Cawapres) pasangan Prabowo Subianto, Sandiaga Uno yang disebarkan situs skandalsandiaga.com.
Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Raja Juli Antoni, menduga isu tersebut bisa saja dimainkan oleh kubu pasangan Prabowo-Sandiaga.
"Saya sedih dan marah mengetahui ada situs hoaks yang seolah-olah membongkar skandal Mas Sandi. Mas Sandi sudah membantahnya," ujar politisi PSI itu kepada Suara.com, Rabu (26/9/2018).
Raja Juli menegaskan, isu yang menyerang Sandiaga Uno di situs tersebut masuk dalam kategori kampanye hitam yang tidak boleh dikembangkan dalam demokrasi di Indonesia.
Baca Juga: Politisi Gerindra Ingatkan Ma'ruf Amin Tidak Minta Maaf ke Ahoker
"Pendukung Jokowi-Amin wajib mengutuk kampanye hitam seperti itu karena bertentangan dengan nilai-nilai yang selama ini dikembangkan Pak Jokowi. Tidak mungkin materi negatif itu diproduksi TKN Jokowi-Amin," kata dia.
Sekjen PSI ini kemudian meminta kepolisian dari Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk bergerak cepat mengungkap aktor di balik beredarnya isu perselingkuhan Sandiaga di skandalsandiaga.com.
"Dalam strategi politik kontemporer, belajar dari kemenangan Trump (Donald Trump) di Amerika, menurut sebuah liputan, banyak materi kampanye hitam yang menyudutkan Trump dibuat oleh kubu Trump sendiri untuk meraih popularitas dan simpati publik," katanya.
"Dengan kata lain bisa jadi, tanpa bermaksud menuduh, situs skandal Sandi itu, dibuat pendukung Prabowo-Sandi sendiri," Raja Juli menambahkan.
Politikus yang akrab disapa Toni ini lagi-lagi mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini dan mengungkapkan ke publik dalang dari situs yang berisikan tuduhan Sandiaga mempunyai perempuan simpanan.
Baca Juga: Persipura Tunjuk Osvaldo Gantikan Amilton Sebagai Pelatih
"Membuktikan siapa pembuat situs ini agar tidak menimbulkan spekulasi yang berakibat buruk terhadap perkembangan demokrasi kita," katanya.
