Suara.com - Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) menilai, Kementerian Pariwisata sangat layak menjadi yang terbaik di Asia Pasifik. GIPI siap mengawal pencapaian target 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada 2019.
Kemenpar, yang dipimpin Arief Yahya menjadi nomor 1 di ajang TTG Travel Awards 2018 dan dinobatkan sebagai The Best Ministry Of Tourism atau Best National Tourism Organization (NTO).
Bagi Ketua GIPI, Didien Junaedi, prestasi tersebut sangat membanggakan.
“Kemenpar sangat pantas mendapatkan penghargaan tersebut. Sudah 50 tahun saya bekerja di industri pariwisata, mengikuti perkembangan dari menteri ke menteri dan dari presiden ke presiden. Memang Arief Yahya seorang menteri yang menurut saya, mempunyai komitmen. Berbeda dari pemimpin Kemenpar yang lain,” katanya, Selasa (25/9/2018).
Baca Juga: Hebat, Kemenpar Dinobatkan sebagai The Best Ministry of Tourism
Dalam pandangan Didien, yang dikerjakan menpar tidak mudah. Tanggung jawab yang diemban cukup besar, sebab ia mampu menerima tantangan Presiden Jokowi, yaitu mendatangkan 20 juta wisatawan mancanegara pada 2019.
“Jangankan menteri, saya yang di luar kementerian saja, otaknya harus berputar berkali-kali untuk menerima tantangan itu,” kata Didien.
Namun Didien yakin, menpar tidak asal menerima tantangan. Menurutnya, Arief telah menyiapkan konsep dan strategi untuk mencapai angka tersebut.
Dengan konsep itu, pencapaian target bukan hal mustahil. Dengan anggaran terbatas dan di bawah angaran promosi dari Malaysia dan Thailand, semua dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh Kemenpar.
Kini Indonesia menempati posisi terhormat. Jika dibandingkan pada 2013, bahkan tidak masuk daftar dari 141 negara.
Saat ini, brand Wonderful Indonesia berada di rangking 47 dari 141 negara. Melompat hampir 100 peringkat menjadi rangking 47.
Baca Juga: Kemenpar: Juara Pariwisata, Indonesia Harus Belajar dari Thailand
“Ini acknowledgement (pengakuan) yang bagus dari sebuah lembaga yang kredibel (WEF). Itu bisa kita rasakan,” ujar Didien.
Didien menilai, prestasi ini merupakan salah satu jawaban dari program Nawa Cita Jokowi. Program ini dimulai sejak 2014.
Kerja keras dengan seruan, “ayo kerja” dari presiden ikut mengajak seluruh kementerian, lembaga negara, dan pemda untuk meningkatkan kinerja di lingkungan birokrasi masing-masing.
Capaian ini, lanjutnya, merupakan upaya branding yang mengena di benak wisman. Tidak sekadar menjual, tetapi juga memiliki implikasi jangka panjang.
Selain itu, deregulasi yang dilakukan Kemenpar untuk memudahkan wisatawan masuk ke Indonesia menjadi salah satu faktornya.
“Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bahu membantu bersama pemerintah untuk mendapatkan 20 juta wisman, dengan catatan tidak ada chaos, permainan politik yang tidak benar, dan menggagu keamanan dan kenyamanan negara pada pemilu 2019. Kita harus tanggang jawab untuk itu dan melakukan kontrol terhadap Kemenpar bila ada kelemahan di sana. Kita harus saling melengkapi karena kita Pentahelix,” ujar Didien.
Buat menpara, target dan dukungan nyata presiden menurutnya, membuat pariwisata semakin maju.
“Itu menunjukkan komitmen yang tinggi dari Presiden Jokowi terhadap dunia pariwisata. Tugas seorang CEO adalah menentukan arah dan mengalokasikan sumber daya, baik manusia (orang terhebat), maupun budgeting (anggaran). Itulah mengapa, di pariwisita ditempatkan orang-orang terhebat dan disuport dengan anggaran, yang meskipun masih terbatas, tapi sedikit naik," ujarnya.