PKB Akui Ada Kesepakatan Tidak Bawa Atribut Saat Kampanye Damai

Suara.com - Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding menilai polemik adanya atribut partai dalam Deklarasi Kampanye Damai pada Minggu pagi tidak perlu dilebih-lebihkan. Hal itu karena KPU tidak bisa mengontrol apabila ada kejadian di luar lokasi deklarasi.

"Di luar wilayah kampanye damai, tentu KPU tidak bisa mengontrol semua karena spontan dukungan dari para relawan pasangan calon termasuk dari pasangan Jokowi-Ma'ruf," kata Karding di Jakarta, Senin (24/9/2018).

Dia menjelaskan, memang ada kesepakatan partai politik peserta Deklarasi Kampanye Damai tidak membawa alat peraga dari parpol masing-masing.

Menurut dia, seluruh parpol telah menaati sebatas di wilayah-wilayah yang disepakati sebagai wilayah kampanye damai.

Karding mengatakan ikut karnaval dan melihat masyarakat, relawan serta parpol riang gembira mengikuti acara tersebut sehingga tidak ada hal aneh yang dipersoalkan.

"Justru saya melihat partisipasi dan keriangan masyarakat sesuai tujuan kita yaitu membangun pemilu yang kompetisinya dibangun atas suasana riang gembira," ujarnya seperti dilansir Antara.

Selain itu Karding mengaku melihat di media sosial Twitter, ada sebuah foto yang memperlihatkan bendera Demokrat berada di belakang SBY saat berjalan pada karnaval Deklarasi Kampanye Damai.

Hal itu, kata dia, perlu diklarifikasi ke publik agar tidak merugikan pihak Jokowi-Ma'ruf seakan-akan menjadi pihak yang tidak taat dan tidak fair saat deklarasi kampanye damai.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) "walk out" dalam acara karnaval Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019 di Monas, Jakarta, Minggu.

Partai Demokrat protes keras kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena banyak kesepakatan dalam Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019 yang dilanggar, misalnya ada atribut partai politik dalam acara tersebut sehingga SBY mengambil sikap "walkout" dalam karnaval Deklarasi Kampanye Damai.