Infografis
Suara.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini meminta para elite politik maupun pejabat publik harus bisa mengontrol segala pernyataan di media sosial.
Permintaan Titi ini menanggapi cuitan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga menjabat Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, beberapa waktu lalu.
Dalam postingan di Twitter pribadinya, Fadli Zon mempelesetkan lirik lagu anak-anak berjudul "Potong Bebek Angsa" yang dinilai menyindir calon presiden dari pihak petahana, Joko Widodo.
Terkait itu, Titi mengatakan semestinya elite politik dan pejabat publik bisa melakukan tindakan yang menyatukan bangsa, bukan provokatif.
Baca Juga: Depan Istri, Ma'ruf Amin Dihibur Anisa Bahar dan Diserbu Cewek
"Sudah semestinya pejabat publik, elite politik melakukan tindakan yang menyatukan semua elemen bangsa. Bukannya tindakan yang provokasi, apalagi kemudian yang cenderung punya sentimen buruk pada kelompok politik yang lain," ujar Titi ditemui di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/9/2018).
Titi mengatakan seharusnya postingan yang sifatnya bias tidak disebar kepada publik. Hal tersebut agar tidak menciptakan spekulasi yang berdampak buruk di dalam masyarakat.
"Pejabat publik yang baik adalah pejabat yang mampu betul-betul menjaga persatuan diantara masyarakatnya, dan tidak menciptakan spekulasi apalagi kontroversi yang berimbas buruk di masyarakat," jelasnya.
Titi juga meminta kepada para penegak hukum untuk aktif dalam menangkal persoalan ini. Dalam hal ini, dirinya meminta Polri untuk menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu.
"Semua yang punya tendensi menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian, polisi mestinya bisa proaktif. Jadi kalau kita igin memberi efek jera, efek itu harus dimulai dengan bertindak setara untuk semua warga Indonesia, maupun pejabat atau masyarakat biasa," tutur Titi.
Baca Juga: Balas Kekalahan di Asian Games, Anthony ke Final Cina Open 2018
Sebelumnya, diketahuu pada Selasa (18/9/2018) sore, Fadli Zon mempelesetkan lagu "Potong Bebek Angsa" dengan nuansa politis terkait kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
