Infografis
Suara.com - Saling serang di media massa antara Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) dengan Menteri Perdagangan RI (Mendag RI) Enggartiasto Lukita akan diselesaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution. Keduanya akan dipanggil untuk menyelesaikan persoalan dengan duduk bersama.
"Sebentar lagi mau diundang oleh Menko Perekonomian, untuk duduk sama-sama (Buwas dan Enggartiasto). Nggak boleh begitu (saling serang). Semuanya kan harus terkoordinasi dengan baik," ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/9/2018).
Persoalan ini berawal dari sikap Buwas yang menolak impor beras lagi. Soalnya, Buwas menilai tak ada tempat untik menampung beras di gudang Bulog.
Moeldoko menjelaskan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah tahu saling serang antara Buwas dengan Enggartiasto. Ia berharap persoalan ini bisa cepat diselesaikan setelah keduanya duduk bersama.
Baca Juga: Jokowi Targetkan Perpres Reforma Agraria Selesai Satu Minggu
"(Presiden) sudah diberitahu oleh Pak Menko dan saya juga sudah lapor," kata Moeldoko
Moeldoko menjelaskan, dari tahun 2015 Indonesia masih melakukan impor beras sekitar 1,5 juta ton. Ia mengatakan untuk mencukupi kebutuhan di tanah air masih harus melakukan impor.
"Yang pertama memang ada penyusutan lahan, data terakhir kemarin 24 persen. Jadi memang secara alami ada penyusutan karena ada pembangunan jalan tol, kawasan-lawasan industri yang dibuka, sehingga mengurangi tanah-tanah itu," kata dia.
"Sehingga secara logika memang ada kebutuhan beras nasional yang tidak bisa diproduksi sepenuhnya oleh kita," Moeldoko menambahkan.
Meski demikian, Moeldoko mengatakan pemerintah melalui Menteri Pertanian terus melakukan sejumlah usaha. Diantaranya dengan membuka lahan di luar pulau Jawa dan melalui intensifikasi.
Baca Juga: Curhat Jokowi Sering Diprotes soal Tanah
"Jadi ditingkatkan. Makanya kita mengenal tiada hari tanpa panen. Itu terus berjalan," ucapnya.
Lebih jauh, faktor cuaca dan hama, kata Moeldoko, juga mempengaruhi produktivitas di tanah air. Namun impor beras yang dilakukan pemerintah, akan sesuai dengan peraturan yang ada.
"Pertama impor itu tidak boleh pada saat petani lagi mau panen. Itu poin pertama. Jadi kalau impor pas petani mau panen, saya sebagai ketua HKTI juga marah dong. Saya memperjuangkan petani saya," jelas Moeldoko
Kedua, impor beras bisa dialkukan pemerintah kalau cadangan nasional beras tidak mencukupi. Moeldoko menuturkan, kebutuhan beras nasional saat ini mencapai 2,4 juta ton per bulan.
"Jadi kalau sudah (kekurangan), 'oh ini bahaya, mepet', harus ada upaya-upaya untuk impor. Jadi kita tidak boleh mengatakan 'tidak impor'," katanya.
