Suara.com - Wakil Ketua Majelis Syuro DPP PKS Hidayat Nur Wahid yakin, kalau Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan memberikan jatah kursi wakil gubernur DKI Jakarta untuk kader Partai Keadilan Sejahtera. Posisi Wagub DKI saat ini kosong setelah Sandiaga Salahuddin Uno mengajukan surat pengunduran diri untuk ikut maju sebagai cawapres di Pilpres 2019.
"Insya Allah kami masih percaya dengan komitmen yang telah diberikan oleh Pak Prabowo dan saya yakin kalau Pak Prabowo memutuskan, kader Gerindra juga akan menerima dengan sebaik-baiknynya untuk kemaslahatan semuanya," ujar Hidayat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (19/9/2018).
Hidayat kemudian menyinggung langkah Partai Gerindra kalau masih mau merebut jatah kursi Wagub DKI. Mengingat, PKS sudah memberikan dukungan untuk Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2019.
Selain itu petinggi Partai Gerindra yang juga mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Djoko Santoso juga sudah direstui menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Prabowo-Sandiaga.
Baca Juga: PKS Usulkan Dua Nama Calon Wagub DKI Ke Prabowo
"Masak Gerindra mau ngambil semuanya," kata dia.
"Tentu maksudnya bukan masuk semuanya. Tapi dalam politik itu kan mengenal fatsun. Fatsun, komitmen kebersamaan yang selama ini kita bangun," Hidayat menambahkan.
Sebelumnya, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik mengkalim akan menempati posisi wakil gubernur Jakarta yang ditinggal Sandiaga. Ia mengatakan sudah mendapat restu dari petinggi partai berlambang burung garuda.
Hidayat tidak mempersoalkan klaim sepihak Taufik, yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.
"Ya nggak apa-apa, namanya juga klaim. Sekali lagi, sebaiknya rekan-rekan Gerindra menyelesaikan masalah ini dengan pimpinan tertinggi mereka, Pak Prabowo," katanya.
Baca Juga: Koalisi Prabowo - Sandiaga Tak Jadikan Kepala Daerah Tim Kampanye
Lebih jauh, Hidayat meminta pada Prabowo untuk segera menyelesaikan masalah di internal soal posisi pengganti Sandiaga. Ia khawatir nantinya akan menggangu hubungan koalisi nasional antara PKS dengan Gerindra.