Infografis
Suara.com - Kementerian Koordinator bidang Maritim menegaskan penyelesaian sengketa antara PT Kawasan Berikat Nusantara atau KBN melawan anak usahanya PT Karya Citra Nusantara (KCN) merupakan bagian dari upaya mengikis hambatan pembangunan infrastruktur.
Pemerintah memastikan sengketa hukum tidak akan menghambat pembangunan infrastruktur di bidang kemaritiman. Hal itu ditegaskan oleh Menteri Koordinator Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan.
"Pasti (menjaga sengketa hukum tidak akan menghambat pembangunan infrastruktur),” ujar Luhut.
Luhut menjamin kepastian hukum investasi swasta di bidang infrastruktur khususnya terkait gugatan atas konsesi kepelabuhanan dari Kementerian Perhubungan kepada PT Karya Citra Nusantara (KCN).
Gugatan tersebut dilakukan oleh PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) yang saat ini tengah memasuki proses banding di Pengadilan Tinggi.
“Kita selesaikan kok. Tidak ganggu pembangunan infrastruktur,” tuturnya.
Dia mengungkapkan bahwa pemerintah terus membuka diri bagi keterlibatan investor baik dalam dan luar negeri dalam membangun berbagai proyek infrastruktur.
Asalkan, lanjut Luhut, menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, menyerap tenaga kerja lokal dalam empat tahun pengerjaan proyek, tidak ada ekspor bahan mentah dan adanya transfer teknologi.
Terkait sengketa KBN dengan KCN mempunyai riwayat panjang sejak kemenangan tender PT Karya Tekhnik Utama atau KTU atas tender pengembangan kawasan C01 Marunda.
Pada 2005, KBN yang melakukan tender bersama KTU menandatangani perjanjian kerjasama untuk membentuk perusahaan patungan KCN, pendirian anak usaha itupun disetujui Menteri BUMN dan Pemprov DKI Jakarta sebagai pemegang saham KBN.
