Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni mencibir sekelompok orang yang mengatasnamakan ulama menggelar ijtimak untuk mendukung Prabowo Subianto – Sandiaga Uno sebagai bakal calon presiden dan bakal calon presiden pada Pilpres 2019.
Raja Juli mengklaim, ulama yang baik dan para penghafal Alquran akan mendukung pasangan Jokowi – Maruf Amin pada Pilpres 2019.
"Ulama yang baik, para penghafal Alquran, para ahli ibadah itu memiliki kecenderungan mendukung Pak Jokowi dan Kiai Maruf. Itu seperti yang dikatakan Kiai Maruf sendiri. Dengan begitu, kami akan berkampanye secara beradab,” kata Raja Juli.
Ia menuturkan, para ulama yang berkecimpung dalam politik seharusnya bisa mempromosikan kampanye yang demokrasi, yakni mengedepankan isu ekonomi dan kesejahteraan sosial ketimbang “menggoreng” isu politik identitas semisal agama.
Baca Juga: Nyerah Kejar Titel Juara Dunia, Ini Target Baru Rossi Musim Ini
“Kalau kembali melakukan proses instrumentalisasi agama, isu primordial, tidak mendewasakan bangsa kita," tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, pemimpin FPI Rizieq Shihab berjanji tak “menggoreng” isu politik berdasarkan sentimen SARA untuk memenangkan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.
Namun, Rizieq Shihab melalui rekaman suara yang diperdengarkan dalam acara Ijtimak Ulama II di Grand Hotel Cempaka, Jakarta Pusat, Minggu (16/9/2018), menegaskan bakal menggunakan isu-isu politik identitas.
"Saya tegaskan tak akan pernah memainkan politik identitas SARA yang rasis dan fasis serta bertentangan dengan syariat Islam maupun konstitusi. Tapi, akan selalu memainkan politik identitas yang terhormat dan bermartabat,” kata Rizieq Shihab.
Ia menuturkan, politik identitas turut memunyai makna positif, bahkan tokcer kala dipakai untuk melawan bangsa kolonial.
Baca Juga: Badan Sandi Negara Prediksi Ancaman Siber di Pilpres Makin Kuat
Rizieq Shihab mengklaim, para pejuang kemerdekaan mampu mengusir penjajah asing menggunakan politik identitas.
"Ingat, Indonesia merdeka memakai politik identitas. Ingat, NKRI juga lahir melalui politik identitas, Pancasila pun disusun memakai politik identitas. Wali Songo, sultan di Nusantara, juga Imam Bonjol, Diponegoro, Teuku Umar dan masih banyak lagi para pejuang memakai politik identitas," katanya .
Rizieq menambahkan, dua mantan presiden, yakni Soekarno dan Soeharto juga menggunakan politik identitas saat masih berkuasa.
"Tatkala Bung Karno menandatangani Piagam Jakarta 22 Juli 1945 dan juga mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, itupun politik identitas. Tatkala Pak Harto bersama TNI dan ulama serta umat Islam membasmi PKI, juga merupakan politik identitas," kata dia.
Gerakan politik identitas, lanjut Rizieq juga sudah digunakan para ulama untuk menumbangkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang kala itu dituduh telah melakukan penodaan agama.
Politik identitas itu, sambungnya, dipraktikkan untuk meloloskan lawan politik Ahok di Pilkada DKI Jakarta pada 2017 lalu.
"Bahkan saat Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 yang baru lalu, ulama dan umat Islam juga melakukan politik identitas untuk menjunjung tinggi ayat suci di atas ayat konstitusi," bebernya.
Meski demikian, dia menyangkal politik identitas upaya untuk mendiskreditkan salah satu etnis tertentu atau kaum minoritas.
"Politik identitas kami bukan politik rasis, bukan politik fasis. Untuk itu, Ijtimak Ulama akan terus menghidupkan dan menggelorakan politik identitas umat kebangsaan,” tandasnya.
